Hong Kong Akan Setop Impor Produk Laut jika Jepang Buang Limbah Nuklir

13 Jul 2023, 14:30 WIB

ilustrasi makanan laut (unsplash.com/Mike Bergmann)

Jakarta, IDN Times - Kepala departemen lingkungan dan ekologi Hong Kong akan melarang impor makanan laut dari 10 prefektur Jepang. Keputusan itu diambil sebagai respons atas rencana Jepang membuang limbah radioaktif Fukushima ke laut.

Melansir Reuters, Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan pada Rabu (12/7/023) mengatakan, larangan itu mencakup impor semua produk air yang hidup, beku, didinginkan, dikeringkan atau diawetkan, garam laut, dan rumput laut yang belum diproses ataupun diproses.

Adapun larangan itu akan berlaku untuk produk akuatik impor dari Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano, dan Saitama.

Langkah-langkah itu dilakukan sehari setelah pemimpin Hong Kong John Lee mengatakan, kota itu akan melarang produk laut dari sejumlah besar prefektur Jepang jika Tokyo melanjutkan pembuangan limbahnya.

“Risikonya sangat tidak diketahui. Saya harus memastikan bahwa keamanan pangan dilindungi di Hong Kong," kata Lee pada Selasa (11/7/20230), dikutip Japan Today.

1. Jepang minta Hong Kong tidak perketat pembatasan impor makanan lautnya

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang telah meminta pejabat Hong Kong untuk tidak memperketat pembatasan impor makanan di tengah rencana pembuangan limbah. Rencananya hal itu akan dilakukan akhir tahun ini.

Dalam pertemuan Rabu dengan pejabat pemerintah Hong Kong, Jepang menjelaskan soal rencana pembuangan limbah Fukusihima dan memastikan keamanan pangannya.

Menurut statistik pemerintah Jepang, Hong Kong merupakan pasar terbesar kedua negara tersebut untuk ekspor pertanian dan perikanan, setelah China. Pada 2022, Jepang mengekspor 75,5 miliar yen (sekitar Rp8 triliun) produk perikanan ke Hong Kong.

2. PBB klaim prosedur Jepang telah memenuhi standar

Gempa bumi besar dan tsunami pada Maret 2011 menghancurkan sistem pendingin PLTN Fukushima Daiichi. Tangki penyimpanan air yang digunakan sejak kecelakaan untuk mendinginkan inti reaktor akan mencapai kapasitasnya pada awal 2024.

Pada 2021, Jepang mengumumkan rencananya untuk membuang limbah Fukushima secara bertahap. Pejabat Jepang mengatakan, limbah yang saat ini disimpan di sekitar seribu tangki di pembangkit listrik, perlu dipindahkan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja jika terjadi gempa bumi lagi.

Pekan lalu, badan nuklir PBB International Atomic Energy Agency (IAEA) mendukung rencana tersebut. Mereka mengatakan bahwa prosedur Jepang telah memenuhi standar internasional, dan tidak akan berdampak pada lingkungan serta kesehatan.

"Rencana itu konsisten dengan standar keselamatan internasional yang relevan, dan pembuangan air olahan yang terkendali dan bertahap ke laut akan memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan,” kata Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi minggu lalu, dikutip dari Al Jazeera.

3. Pro dan kontra soal pembuangan limbah Fukushima

China telah muncul sebagai salah satu pengkritik paling sengit dari rencana tersebut, terlepas dari tinjauan IAEA.

Minggu lalu, tabloid milik pemerintah Global Times mengutip pernyataan Senlin Liu, pakar nuklir di China, yang mengaku kecewa dengan laporan IAEA karena dianggap terburu-buru dan tidak menerima masukan para ahli.

Sementara itu, Korea Selatan menghormati kesimpulan IAEA setelah melakukan penilaian sendiri terhadap rencana tersebut.

Di Jepang, pemerintah juga menghadapi protes keras, terutama dari nelayan. Mereka khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi, seperti yang telah mereka alami usai bencana 2011, ketika beberapa negara melarang beberapa produk laut yang mereka jual.

Adapun pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung keuangan industri perikanan, selain juga menyelenggarakan beberapa acara wisata kuliner dan meminta influencer untuk mempromosikan seberapa aman makanan di Fukushima.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.