Hubungan Australia-Israel Memanas Gara-gara Visa dan Palestina

19 Agu 2025, 17:34 WIB

Ilustrasi bendera Australia. (pexels.com/Hugo Heimendinger)

Jakarta, IDN Times – Hubungan diplomatik antara Australia dan Israel semakin memanas setelah serangkaian pembatalan visa dan rencana Canberra mengakui negara Palestina. Ketegangan ini dipicu oleh keputusan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke yang membatalkan visa politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman.

Burke menegaskan, pemerintahannya tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang ingin menyebarkan kebencian di Australia.

“Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian dan perpecahan, kami tidak menginginkan Anda di sini. Australia harus jadi tempat yang aman bagi semua,” kata Burke, dikutip dari PS News, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, Australia juga pernah menolak visa untuk mantan menteri Israel, Ayelet Shaked.

1. Israel balas cabut visa untuk Utusan Australia

Bendera Israel (pexels.com/Andrew Patrick Photo)

Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengecam langkah Canberra dan langsung mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Dalam unggahan di media sosial X, Sa’ar menuding Australia berkontribusi memperburuk antisemitisme.

“Sementara antisemitisme merebak di Australia, pemerintahnya justru menyalahkan tokoh Israel seolah-olah mereka mengancam ketertiban publik. Ini memalukan dan tak bisa diterima,” tulis Sa’ar.

Ia juga menginstruksikan agar setiap pengajuan visa resmi Australia untuk masuk Israel diperiksa secara ketat.

2. Reaksi Israel tak dianggap berlebihan

Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. (x.com/@SenatorWong)

Menlu Australia Penny Wong menyebut respons Israel tak beralasan. Menurutnya, justru langkah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin mengisolasi Israel dari upaya internasional menuju solusi dua negara.

“Ini adalah reaksi yang tak dapat dibenarkan setelah keputusan Australia mengakui Palestina. Kami akan terus bekerja dengan mitra untuk mendorong solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, serta pembebasan sandera,” ujar Wong.

Ia juga menekankan Australia menolak segala bentuk antisemitisme maupun ujaran kebencian, serta berkomitmen menjaga keamanan semua warganya.

3. Hubungan dengan Israel memburuk

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/5). (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Langkah pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menuai kritik keras dari oposisi. Pemimpin Partai Liberal, Sussan Ley, menyebut situasi ini sebagai perkembangan yang menyedihkan.

“Israel adalah demokrasi liberal di Timur Tengah. Kita seharusnya mendukung mereka, bukan memperburuk hubungan,” katanya.

Senator Michaelia Cash menilai Labor telah “salah kelola” diplomasi dengan Israel. Sementara James Paterson menyoroti pembatalan visa seorang anggota parlemen asing adalah keputusan besar yang seharusnya dibahas di tingkat kabinet.

Situasi ini disebut-sebut sebagai krisis diplomatik terburuk antara kedua negara sejak berdirinya Israel pada 1948. Ketegangan makin meningkat setelah Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan depan.