Hungaria Dituduh Permudah Masuknya Warga Rusia-Belarus

01 Agu 2024, 14:30 WIB

bendera Hungaria dan Rusia (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Jakarta, IDN Times - Kepala Partai Rakyat Eropa, Manfred Weber, mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa Charles Michel untuk memprotes kebijakan Hungaria yang memasukkan warga Rusia dan Belarus dalam pelonggaran aturan visa masuk ke negaranya.

Kebijakan ini bagian dari program kartu nasional Hungaria yang sebelumnya hanya diperbolehkan bagi warga Ukraina dan Serbia. Dengan kartu nasional ini, maka warga asing dari delapan negara diperbolehkan bekerja hingga 2 tahun dan dipermudah mengurus izin tinggal permanen.

1. Diklaim akan meningkatkan mata-mata Rusia di Uni Eropa

bendera Uni Eropa (unsplash.com/christianlue)

Weber mengatakan, mekanisme ini perlu dipertanyakan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan di Uni Eropa (UE). Ia mengklaim kebijakan ini akan mendorong maraknya spionase di UE.

"Kebijakan kartu nasional Hungaria ini akan menciptakan sebuah lubang besar untuk aktivitas spionase. Ini akan membuat warga Rusia dan Belarus semakin mudah bergerak di dalam skema bebas visa Schengen dan UE," tutur Weber pada Selasa (30/7/2024), dikutip The Moscow Times.

"Kurangnya kebutuhan dalam mekanisme masuknya pekerja asal Rusia dan Belarus, ditambah dengan kemungkinan kurangnya pengecekan keamanan, menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi kepada Hungaria dan seluruh negara anggota Schengen," sambungnya.

Ia pun mendesak Michel untuk menangani masalah ini dengan serius dan menjadwalkan negosiasi khusus dalam pertemuan UE. Ia juga mendorong diterapkannya pengetatan dalam mempertahankan integritas di dalam Schengen.

2. Hungaria menolak pernyataan Weber soal kartu nasional

Juru Bicara Pemerintah Hungaria, Zoltan Kovacs, menampik tuduhan Weber terkait konsekuensi keamanan usai memasukkan warga Rusia dan Belarus dalam program kartu nasional Hungaria.

"Pernyataan Weber adalah suatu kebohongan yang konyol dan hipokrit karena ini sebenarnya adalah keinginan Brussels yang melakukan apapun dalam kuasanya untuk memastikan Hungaria tidak menerapkan aturan ketat di perbatasan," kata Kovacs, dikutip Politico.

"Mereka ingin kami memasukkan ratusan ribu imigran ilegal ke dalam teritori Hungaria dan kemudian memasukkannya ke UE," tambahnya.

Komisi Eropa memiliki kuasa untuk menangguhkan status Schengen suatu negara, tapi harus dilakukan dengan alasan yang jelas. Pada 2016, status Schengen Yunani sempat ditangguhkan menyusul krisis migrasi.

3. Hubungan Uni Eropa-Hungaria terus menegang

Hubungan negara anggota UE dan Hungaria terus menegang sejak Budapest menduduki presidensi UE pada 1 Juli 2024. Ketegangan ini imbas kunjungan Perdana Menteri Viktor Orban ke Ukraina dan Rusia untuk mengupayakan perjanjian perdamaian.

Dilaporkan TVP World, Komisi Eropa dan sejumlah negara anggota UE memboikot pertemuan tingkat tinggi UE di Hungaria. Bahkan, sejumlah negara mengusulkan menanggalkan hak pemungutan suara dalam Dewan Eropa.

Hungaria juga terlibat perselisihan dengan Polandia mengenai pernyataan Orban di Rumania yang diklaim anti-Barat.

Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjarto, turut mendukung upaya perdamaian di Ukriana yang dicetuskan oleh PM Orban.

"Akhirnya lebih dan lebih banyak pihak berbicara satu sama lain dan ini adalah kabar baik karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian melalui negosiasi," terangnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.