Jakarta, IDN Times - Pemerintah Hungaria, pada Kamis (12/1/2023), mengumumkan akan menggugat Uni Eropa (UE) soal pemblokiran dana pendidikan Eramus+. Pasalnya, keputusan ini akan berdampak pada mahasiswa Hungaria yang mengenyam pendidikan di luar negeri.
Pemblokiran dana pendidikan Erasmus+ terkait tudingan penyelewengan dana bantuan UE di Hungaria. Perdana Menteri Viktor Orban dianggap telah melanggar sejumlah hukum terkait penerimaan dana dan berbuntut penyalahgunaan dana bantuan.
Kepala Staf Perdana Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, menyebut bahwa keputusan pembekuan dana program Erasmus+ dari Komisi Eropa tidak dapat diterima dan ditoleransi.
Gulyas menambahkan, pemerintah Hungaria akan menyediakan dana untuk mensubsidi program tersebut jika dana UE tidak cair. Namun, ia menyebut tetap akan membawa kasus ini ke Pengadilan Hukum Eropa, apabila persetujuan belum juga ditetapkan, dilansir Associated Press.
Gulyas juga menegaskan, Hungaria telah melakukan semua yang diminta Komisi Eropa untuk mencegah konflik kepentingan terkait institusi pendidikan tinggi.
"Jika Komisi Eropa menginginkan politisi senior Hungaria agar tidak menduduki jabatan di universitas, maka Hungaria bersedia memodifikasi hukumnya," kata dia.
Kekhawatiran UE dimulai pada 2019 ketika pemerintah Hungaria melakukan privatisasi pendidikan tinggi. Alhasil, perguruan tinggi yang sebelumnya didanai pemerintah kini beralih tangan ke yayasan swasta yang dipimpin kelompok tertentu.
Model khusus ini meliputi pendirian entitas hukum tipe baru, yang aset manajemennya digunakan untuk mengorganisir serta mendanai pendidikan dan budaya. Selain itu, entitas tersebut juga mendanai aktivitas olahraga maupun kesehatan di Hungaria, dilaporkan Balkan Insight.
Kepemimpinan swasta tersebut sudah membentuk 21 universitas swasta baru. Bahkan, ini juga dialami oleh institusi elite di Hungaria, meliputi Corvinus University of Budapest, the University of Sopron, dan the University of Debrecen.
Sejumlah institusi bahkan secara tidak sengaja ada di bawah kontrol dari anggota pemerintahan Hungaria dan orang dekat partai Fidesz. Beberapa orang yang dimaksud, termasuk Menteri Hukum Judit Varga di University of Miskolc, dan Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto di University of Gyor.
Sementara itu, juru bicara Komisi Eropa, Balazs Ukvari, mengatakan bahwa Hungaria tidak bisa mengajukan tuntutan hukum terkait pembekuan dana ke Hungaria.
Ukvari menambahkan, aturan hukum telah memberikan keuntungan akhir dari pendanaan UE. Dengan demikian, aturan pembekuan dana untuk melindungi dari pemerintahan terkait yang akan mengalokasikan bantuan tersebut.
"Sesuai dengan proyek yang dibutuhkan komitmen hukum, maka negara anggota yang dipertanyakan seharusnya menurut untuk itu, dan seharusnya menyadari kontribusniya kepada komisi," kata Ukvari, dikutip Euronews.