ICC Tolak Bebaskan Sementara Eks Presiden Filipina Duterte

Majelis Banding ICC menegaskan bahwa tim pembela gagal menunjukkan adanya kekeliruan dalam keputusan pengadilan tingkat bawah sebelumnya. Hakim memutuskan penahanan tetap diperlukan karena Duterte berisiko melarikan diri sebelum persidangan dimulai.

Pengadilan juga menyoroti potensi bahaya jika Duterte dibebaskan, terutama terkait keselamatan para saksi kunci. Kebebasan Duterte dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengintimidasi saksi atau mengganggu barang bukti.

Sebagai mantan presiden dan wali kota yang berpengaruh, Duterte dinilai masih memiliki kekuatan politik yang besar. Pengaruh ini dianggap dapat dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum jika ia tidak berada dalam tahanan.

"Majelis Banding menemukan bahwa pembela gagal mengidentifikasi kesalahan dalam keputusan pengadilan tingkat bawah yang memerintahkan terdakwa tetap ditahan," ujar Hakim Ketua Luz del Carmen Ibanez Carranza, dilansir DW.

Tim pengacara Duterte sebelumnya mengajukan permohonan pembebasan dengan alasan kliennya sudah renta dan sakit-sakitan. Mereka mengklaim kondisi kesehatan fisik dan mental pria berusia 80 tahun itu terus memburuk selama di fasilitas penahanan.

Pembela menyebut kemampuan kognitif Duterte telah menurun drastis hingga ia sulit membantu pengacaranya sendiri. Namun, hakim menolak argumen tersebut karena risiko pelarian dianggap tidak dapat dimitigasi oleh negara tujuan transfer.

Keluarga Duterte di Manila menyatakan menerima keputusan pengadilan tersebut dengan hati yang damai. Putri Duterte, Wakil Presiden Sara Duterte, menegaskan akan terus mendukung ayahnya melalui tim hukum.

"Separuh dari waktu saat kami berbicara, dia bahkan tidak tahu mengapa dia ada di sana, di dalam tahanan," kata cucu Duterte, Omar Duterte, dilansir The Straits Times.

Kasus ini bermula dari kebijakan keras Duterte memberantas narkoba saat menjabat Wali Kota Davao hingga menjadi Presiden Filipina periode 2016-2022. Dakwaan mencakup pembunuhan di luar hukum yang terjadi antara November 2011 hingga Maret 2019.

Data kepolisian nasional mencatat lebih dari 6 ribu orang tewas dalam operasi antinarkoba tersebut. Namun, kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 30 ribu jiwa.

Keputusan ICC untuk tetap menahan Duterte disambut gembira oleh keluarga korban di Filipina. Mereka menilai penahanan ini sangat penting agar para korban dan saksi merasa aman untuk memberikan kesaksian.

"Persidangan harus terus berjalan sampai terbukti bahwa Duterte bersalah," tutur Sheerah Escudero, kakak dari korban yang tewas pada 2017, dilansir The Straits Times.