Akibat Bom Rakitan, 103 Pasukan Perdamaian PBB Tewas di Mali

2. Pemerintah Mali diminta untuk menyelidiki serangan

Ilustrasi Bom (Teroris) (IDN Times/Mardya Shakti)

Kepala MINUSMA, El-Ghassim Wane, mengatakan serangan itu menggambarkan lingkungan yang kompleks di mana pasukan penjaga perdamaian bekerja.

"Saya mengutuk keras serangan ini dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan saudara-saudara seperjuangan mendiang helm biru," kata Wane, dilansir Associated Press.

Dewan Keamanan PBB dan Guterres juga mengutuk keras serangan itu. Mereka juga mengatakan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.

Anggota dewan meminta agar pemerintah transisi Mali untuk segera menyelidiki serangan itu dengan dukungan MINUSMA dan membawa pelakunya ke pengadilan.

Dewan menyatakan keprihatinannya mengenai situasi keamanan di Mali dan dimensi transnasional dari ancaman teroris di wilayah Sahel. Dewan menekankan bahwa perdamaian di wilayah tersebut tidak akan tercapai tanpa kombinasi upaya politik, keamanan, pembangunan perdamaian, pembangunan yang menguntungkan semua wilayah Mali dan implementasi perjanjian damai 2015.

3. Kegagalan melawan pemeberontak memicu kudeta

Kerusuhan di Mali dimulai bersamaan dengan pemberontakan etnis Tuareg yang menuntut pemerintahan sendiri di bagian utara negara itu pada 2012. Prancis telah mengirim pasukannya dan berhasil memukul mundur pemberontak, tetapi mereka berkumpul kembali dan memperluas ke pusat negara pada 2015.

Kegagalan pemerintah mengatasi pemberontakan telah memicu militer melakukan kudeta terhadap presiden terpilih, Ibrahim Boubacar Keita, pada Agustus 2020. Junta yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita memiliki hubungan yang tegang dengan masyarakat internasional dan membatasi kemampuan misi perdamaian untuk beroperasi.

Dalam memerangi pemberontak, junta telah menjalin kerja sama dengan Rusia, membawa paramiliter dan peralatan Rusia. Sebelumnya, Mali bekerja sama dengan Prancis, tapi hubungan telah memburuk. Prancis pada tahun lalu menarik pasukan terakhirnya dari Mali yang dikerahkan di bawah pasukan anti-jihadis Barkhane yang telah lama beroperasi di Sahel.

Tinjauan internal misi pada Januari mengatakan pembatasan yang diberlakukan oleh junta telah membuat personel menghadapi risiko keamanan. Mali berisiko kehilangan 2.250 pasukan perdamaian.

Negara-negara seperti Benin, Jerman, Swedia, Pantai Gading, dan Inggris telah mengumumkan penarikan pasukan, menurut International Crisis Group.

Baca Juga: Kekeringan Parah di Tanduk Afrika Picu Berbagai Krisis