Comscore Tracker

Biden Teken RUU untuk Mencegah Pekerja Kereta Api Mogok

Aturan tujuh hari cuti sakit berbayar tidak lolos

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, menandatangani sebuah rancangan undang-undang (RUU) terkait cuti sakit pekerja. Langkah itu memaksa perusahaan kereta api dan serikat pekerja kereta api mengakhiri perselisihan dan mencapai kesepakatan.

Aturan itu untuk menghindari adanya aksi mogok nasional pekerja kereta yang diperkirakan akan dilakukan pada 9 Desember.

Baca Juga: Tuntut Kenaikan Gaji, Pekerja Transportasi Prancis Mogok Kerja

1. Biden berjanji untuk mendukung cuti sakit berbayar

Biden Teken RUU untuk Mencegah Pekerja Kereta Api MogokPresiden AS Joe Biden. (Twitter.com/Joe Biden)

Melansir Al Jazeera, pada hari penadantanganan RUU itu, Biden berjanji akan membantu memperjuangkan salah satu tuntutan utama serikat kereta api, yaitu untuk memperoleh cuti sakit berbayar, yang gagal lolos di Senat.

"Menurut pandangan saya, kami masih memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal mendapatkan cuti sakit, tidak hanya untuk pekerja kereta api tetapi untuk setiap pekerja di Amerika. Itu adalah tujuan yang saya miliki di awal, dan saya akan kembali ke sana."

Presiden menyampaikan bahwa pemungutan suara untuk RUU itu di parlemen merupakan hal yang sulit bagi Demokrat dan Republik. Namun, dia meyakini RUU itu perlu disetujui karena jika tidak disetujui dapat menimbulkan bencana ekonomi, yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi sekitar 765 ribu orang AS dalam dua minggu pertama saja.

“Sistem kereta api negara kami secara harfiah adalah tulang punggung rantai pasokan kami, seperti yang Anda ketahui. Begitu banyak hal yang kami andalkan dikirim melalui kereta api, dari air bersih, hingga makanan dan gas, dan setiap barang lainnya,” kata Biden.

“Masyarakat bisa kehilangan akses ke bahan kimia untuk memastikan air minum bersih. Peternakan dan peternakan di seluruh negeri tidak akan mampu memberi makan ternak mereka. Berkat undang-undang yang disahkan Kongres dan apa yang akan saya tandatangani, kami telah menyelamatkan negara dari malapetaka itu," tambahnya.

Baca Juga: Prancis Kekurangan BBM Imbas Buruh Mogok Kerja hingga 3 Pekan

2. Pembahasan RUU dipercepat

Biden Teken RUU untuk Mencegah Pekerja Kereta Api MogokGedung Capitol. (Unsplash.com/Louis Velazquez)

Melansir BBC, Kongres telah bertindak cepat untuk mencegah terjadinya aksi mogok pekerja kereta. Mereka setuju untuk mengadakan tiga suara berturut-turut tentang masalah ini, satu untuk RUU dan dua untuk amandemen yang diusulkan.

Senat pada Kamis, mempercepat pemungutan suara, yang biasanya membutuhkan waktu hingga berhari-hari untuk pemungutan suara prosedural untuk menyetujui RUU. Sehari sebelumnya, pemungutan suara dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat AS (DPR).

RUU yang disahkan oleh Kongres menerapkan kesepakatan kenaikan gaji 24 persen dan bonus sebesar 5 ribu dolar AS (Rp76,8 juta), yang direntangkan selama serangkaian pembayaran tahunan. RUU juga mendukung pekerja membayar porsi yang lebih besar dari biaya asuransi kesehatan mereka, tetapi premi akan dibatasi hingga 15 persen.

Namun, amandemen yang akan menambah tujuh hari cuti sakit berbayar untuk pekerja kereta api ditolak dalam pemungutan suara di Senat dengan 52 banding 43, butuh minimal 60 suara untuk menyetujui. DPR telah meloloskan aturan cuti sakit berbayar terpisah untuk pekerja kereta api, tetapi Senat belum memberikan suara untuk itu.

Amandemen lainnya untuk perpanjangan negosiasi antara serikat pekerja dan operator kereta api selama 60 hari melewati batas waktu 8 Desember, juga gagal disetujui dengan 26 suara dukungan melawan 69 menentang.

Baca Juga: Joe Biden Prihatin karena Warga AS Hilang Kabar dari Penjara Rusia

3. Tanggapan serikat pekerja

Biden Teken RUU untuk Mencegah Pekerja Kereta Api MogokIlustrasi stasiun kereta. (Unsplash.com/Michał Parzuchowski)

Pemerintahan Biden telah membantu mencapai kesepakatan antara serikat pekerja kereta api dan perusahaan pada bulan September. Namun, empat dari 12 serikat pekerja menolak kesepakatan, beberapa menyerukan aksi mogok. Mereka menentang kurangnya cuti sakit berbayar.

Aturan untuk tujuh hari cuti sakit berbayar setiap tahun menjadi salah perdebatan utama. Tujuh hari cuti sakit berbayar dianggap akan memaksakan modifikasi sepihak yang tidak dapat diterapkan pada perjanjian kerja.

Langkah pemerintah yang ikut campur dalam kesepakatan perusahaan kereta api dan serikat pekerja telah menimbulkan protes di antara serikat pekerja kereta api. Mereka merasa kemampuan mereka untuk bernegosiasi jadi dibatasi.

“Kami sangat percaya pada hak pekerja untuk memperjuangkan kepentingan terbaik mereka sendiri, serta kepentingan terbaik keluarga mereka,” kata SMART-TD, salah satu serikat pekerja yang mewakili pekerja kereta api, yang menentang rencana Kongres untuk campur tangan dalam kesepakatan.

Setelah pemungutan suara Senat, serikat pekerja Brotherhood of Railroad Signalmen, yang mewakili lebih dari 10 ribu pekerja kereta api, mengungkapkan kekecewaannya.

“Apa yang terjadi di Senat Amerika Serikat hari ini adalah gejala, dan ilustrasi lebih lanjut, dari masalah yang lebih besar di negara kita. Hampir setiap anggota Kongres yang terpilih berkampanye bekerja 'untuk kelas pekerja'. Tindakan banyak orang hari ini menunjukkan bahwa mereka adalah untuk kelas korporat,” kata serikat pekerja Brotherhood of Railroad Signalmen.

Ifan Wijaya Photo Verified Writer Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya