Dianggap Tak Patuh, 54 LSM Uganda Ditangguhkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kampala, IDN Times - Biro Nasional untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Uganda pada hari Jumat (20/8/2021) mengumumkan penangguhan 54 kelompok LSM. Keputusan itu dilakukan oleh pihak berwenang karena mengklaim bahwa 54 organisasi LSM itu gagal mematuhi peraturan pemerintah, tapi bagi kelompok LSM tindakan itu untuk membatasi aktivitas mereka.
1. Alasan penangguhan
Melansir dari DW, Biro Nasional untuk LSM yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan alasan menonaktifkan 54 LSM tersebut, dari 23 organisasi ditangguhkan memiliki izin yang kedaluwarsa, 15 lainnya belum mengajukan pengembalian tahunan, dan sisanya mendapat penangguhan karena tidak mendaftar ke pihak berwenang.
Steven Okello, yang merupakan direktur Biro untuk LSM memberi contoh LSM yang aktivitasnya dihentikan.
"Yang pertama adalah Bab Empat Uganda yang belum mengajukan pengembalian dari 2016-2020. Yang kedua adalah Koalisi Warga untuk Demokrasi di Uganda, umumnya dikenal sebagai CCEDDU. Sekarang CCEDDU tidak hanya memiliki masalah dengan pengajuan pengembalian, mereka memiliki masalah seperti mereka terus memantau pemilu tanpa akreditasi dari KPU," kata Okello, yang dilansir dari VOA News.
Mengenai penangguhan BAB Empat pemimpinnya Nicholas Opiyo membenarkan kabar tersebut melalui Twitter, dia memberitahu Bab Empat dituduh gagal mengajukan pengembalian dan tidak mengungkapkan dana dan penangguhan tanpa batas waktu.
2. Respons LSM yang diihentikan operasinya
Baca Juga: Alasan Konyol Atlet Uganda Kabur dari Kamp Olimpiade Tokyo
Melansir dari VOA News, Miria Matembe petinggi dari CCEDDU telah merespons keputusan biro, mengatakan CCEDDU hanya gagal mengajukan pengembalian dana selama satu tahun karena adanya pembatasan COVID-19 yang membuat kelompoknya kesulitan, memberitahu tidak mengira hal itu bisa menyebabkan masalah, karena itu menduga keputusan itu mungkin disebabakan alasan lain.
Editor’s picks
Institut Great Lakes untuk Studi Strategis, sebuah LSM penelitian yang ditangguhkan karena beroperasi tanpa mendaftar telah menanggapi, Godber Tumushabe ketuanya menyampaikan bahwa organisasinya tida bisa dihentikan kegiatannya, dia bependapat secara hukum hanya diwajibkan untuk mendaftar dan mematuhi peraturan usaha bukan kepada Biro untuk LSM.
Tumushabe kemudian mengatakan kehadiran Biro untuk LSM untuk digunakan pemerintah sebagai alat politik untuk mengekang LSM dan aktivis pendukung demokrasi.
Dickens Kamugisha, kepala Institut Tata Kelola Energi Afrika, yang menentang proyek minyak mentah pemerintah, East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP), karena khawatir dampak terhadap iklim, mengatakan kepada Reuters alasan dibalik sikap pemerintah itu karena merasa proyek mereka terhalangi, dia menyebut keputusan itu sebagai penganiayaan secara politik.
Opiyo menyuarakan keprihatinan sikap pemerintah terhadap LSM, berharap penangguhan Bab Empat segera diselesaikan agar bisa kembali beroperasi.
3. Museveni dianggap semakin meningkatkan tekanan pada LSM dan oposisi
Presiden Yoweri Museveni, yang memimpin sejak 1986, selama beberapa tahun terakhir telah dituduh meningkatkan tekanan pada LSM, oposisi, dan para aktivis. Museveni yang ingin memperpanjang masa jabatan maju dalam pemilu presiden Januari lalu. Pemilihan itu dimenangkan Museveni, tapi berlangsung dengan penuh kekerasan.
Dalam berusaha memenangkan pemilu Museveni dituduh sengaja menangkap tokoh-tokoh oposisi salah satunya penyayi rapper Bobi Wine, penantang terkuat Museveni, penangkapan itu terjadi pada bulan November memicu protes yang berakhir rusuh, menyebabkan 54 orang tewas.
Sikap pemerintah yang ingin menyingkirkan LSM, ditunjukkan dengan penangkapan Opiyo pada Desember 2021 atas dugaan pencucian uang. Bab Empat selama ini telah melakukan aktivitas pengawasan kebebasan sipil dan sering memberikan dukunguan kepada tahanan politik. Penahanan Opiyo dikecam oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat dan kelompok internasional.
Pada Februari tahun ini beberapa LSM juga dipaksa tutup atau mengurangi kegiatan setelah pemerintah memerintahkan penangguhan LSM internasional bernama Fasilitas Tata Kelola Demokratik. Museveni menuduh dana organisasi itu dikelola secara eksklusif oleh pihak asing, yang berusaha menghancurkan pemerintah.
Baca Juga: Pasukan Uganda di Somalia Tewaskan 189 Pejuang Al-Shabab
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.