Menang Pemilu Skotlandia, SNP Janjikan Referendum Kedua

2. Sturgeon siapa melakukan pertempuran konstitusional dengan Boris Johnson

Melansir dari The Guardian, dalam surat yang dikeluarkan sebelum hasil akhir pemilu diumumkan, Perdana Menteri Boris Johnson berusaha untuk menumpulkan serangan Sturgeon dengan mendesak menteri pertama dan lawan-lawannya di Wales dan Irlandia Utara untuk bergabung dengan pertemuan puncak pemulihan pandemik di seluruh Inggris yang melibatkan keempat pemerintah.

Johnson menyampaikan bahwa pemerintah Inggris berkepentingan untuk bekerja sama, dia mengatakan kepada Sturgeon, “Saya sangat percaya bahwa kepentingan orang-orang di seluruh Inggris Raya dan khususnya orang-orang Skotlandia dilayani dengan paling baik ketika kita bekerja sama. Kami telah menunjukkannya melalui peluncuran vaksin. Tim Inggris sedang beraksi, dan saya berkomitmen kembali kepada pemerintah Inggris untuk bekerja dengan pemerintah Skotlandia dalam semangat kerja sama ini."

Namun, pmerintah Skotlandia dan Wales cenderung memandang hal ini sebagai sinis. Sturgeon dan Menteri Pertama Wales Mark Drakeford, yang juga memenangkan mandat baru dalam pemilihan Wales, berulang kali meminta Johnson dan pendahulunya Theresa May untuk bekerja sama dalam kesepakatan pasca-Brexit, Inggris dengan UE, dan kebijakan ekonomi Inggris lainnya.

Dalam suratnya, Johnson yang menyampaikan  bahwa dia ingin kerja kolaboratif "untuk kepentingan orang yang kami layani", terdengar lebih lembut daripada yang disampaikannnya dalam sebuah wawancara pada hari Jumat malam, ketika dia mengatakan dia berpikir "referendum dalam konteks saat ini tidak bertanggung jawab dan sembrono."

Sturgeon telah menyampaikan bahwa pemerintah Skotlandia siap untuk pertempuran konstitusional dengan Johnson, dia menyampaikan pada Jumat malam bawa pemerintahnya akan membuat undang-undang untuk pemungutan suara "dan jika Boris Johnson ingin berhenti, dia harus pergi ke pengadilan". Hal itu dapat memaksa pemerintah Inggris masuk ke dalan wilayah yang secara politik berbahaya, yaitu meminta Mahkamah Agung Inggris untuk membatalkan undang-undang itu.

"Jika ini terjadi di hampir semua negara demokrasi lain di dunia, itu akan menjadi diskusi yang tidak masuk akal. Jika orang-orang di Skotlandia memilih mayoritas pro-kemerdekaan di parlemen Skotlandia, tidak ada politisi yang berhak menghalangi itu."

Baca Juga: Alex Salmond Buat Partai Pro-Kemerdekaan di Skotlandia

3. Referendum diperkirakan terjadi pada 2023

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Melansir dari Reuters, politik Skotlandia telah menyimpang dari bagian lain Britania Raya untuk beberapa waktu, tetapi Skotlandia tetap terpecah karena mengadakan pemungutan suara kemerdekaan lainnya. Dalam referendum 2014, 55 persen warga Skotlandia memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris Raya, dan jajak pendapat menunjukkan referendum kedua akan terlalu dekat.

Namun, dengan keluarnya Inggris dari UE, yang ditentang oleh mayoritas warga Skotlandia, serta persepsi bahwa pemerintah Sturgeon telah menangani krisis COVID-19 dengan baik, bersama dengan antipati terhadap pemerintah Konservatif Johnson di London, semuanya telah meningkatkan dukungan untuk gerakan kemerdekaan.

Sturgeon menyampaikan dengan adanya pandemik referendum tidak mungkin dilakukan sampai 2023. Namun, dia mengatakan setiap tantangan hukum oleh pemerintah Johnson untuk pemungutan suara akan menunjukkan pengabaian total terhadap demokrasi Skotlandia.

"Absurditas dan sifat keterlaluan dari pemerintah Westminster berpotensi dibawa ke pengadilan untuk menggulingkan demokrasi Skotlandia, saya tidak bisa memikirkan argumen yang lebih berwarna untuk kemerdekaan."

Referendum akan menimbulkan bentrokan sengit antara pemerintah Skotlandia di Edinburgh dan pemerintahan Johnson di seluruh Inggris di London, dengan persatuan Skotlandia selama 314 tahun dengan Inggris dan Wales dipertaruhkan.

Baca Juga: Skotlandia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Sediakan Pembalut Gratis