Imbas Kelakuan Menteri Netanyahu, Hubungan Israel-UEA Merenggang

13 Mar 2023, 22:30 WIB

Penandatanganan Kesepakatan Abraham antara UEA, Bahrain, dan Israel, di Gedung Putih, pada 15 September 2020. twitter.com/SecPompeo

Jakarta, IDN Times – Uni Emirat Arab (UEA) membatalkan pembelian alat militer dari Israel, imbas kebijakan terbaru kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut laporan Channel News 12 pada Minggu (12/3/2023), kunjungan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir ke Masjid Al-Aqsa dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mengatakan desa Palestina di Hawara harus dimusnahkan, telah memengaruhi kesepakatan kedua negara.

Kantor PM Netanyahu lantas membantah pemberitaan itu.

“Berita itu tanpa dasar apapun, Israel dan UEA menjaga hubungan politik yang bermanfaat di segala bidang, termasuk saat ini,” katanya, dilansir The Jerusalem Post.

1. Dubes Israel bantah laporan

Warga dan polisi Israel yang berpartisipasi dalam perayaan Jerusalem Day pada 30 Mei 2022. (Twitter.com/Yair Lapid)

Melalui cuitan, Duta Besar Israel untuk UEA Amir Hayek membantah laporan tersebut.

“Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bertentangan dengan laporan tersebut, hubungan antara Israel dan UEA kuat dan solid,” ungkapnya, dilansir Haaretz.

Sementara itu, presiden UEA Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan dikabarkan mengungkap kepada sumber-sumber Israel terkait kondisi hubungan kedua negara saat ini.

“Selama kita tidak dapat memastikan bahwa PM Benjamin Netanyahu memiliki pemerintahan yang dia kendalikan, kita tidak dapat bekerja sama,” katanya.

2. Hubungan baru Iran dan Arab Saudi mempersulit Israel

Delegasi Iran dan Arab Saudi menandatangani kesepkatan untuk kembali membangun hubungan diplomatik kedua negara. Kesepakatan ditengahi oleh China, Jumat 10 Maret 2023 (Twitter.com/Zhang Heqing).

Laporan terkait memburuknya hubungan Israel-UEA mencuat dua hari berselang Iran-Arab Saudi yang berupaya menormalisasi hubungan luar negerinya. Atas bantuan China, kedua negara sepakat untuk menempatkan misi di negara masing-masing setelah tujuh tahun masa krisis.

Langkah ini kemudian dipandang menyulitkan upaya Netanyahu mencapai tujuannya, yaitu ingin menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

Netanyahu belum secara terbuka mengomentari hubungan Saudi dan Iran yang membaik. Pihak oposisi Yair Lapid dan Naftali Bennett telah memperingatkan, hal itu akan menggeser perisai pertahanan utama yang dimiliki Israel dalam melawan Iran.

Oposisi mengklaim bahwa kesepakatan itu akan mempersulit Israel untuk membangun arsitektur pertahanan regional dengan negara-negara Teluk dalam melawan kekuatan Iran.

3. Normalisasi Saudi dan Israel terhambat

Putra Mahkota Mohammed Bin Salman saat menyambut presiden Uni Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed, pada 16 Juli 2022 untuk menghadiri KTT di Jeddah.(Twitter.com/Foreign Ministry of Saudi Arabia)

Netanyahu aktif menjalankan roda diplomasinya di kawasan Timur Tengah terutama setelah perjanjian Abraham disepakati. Ia ingin memasukkan negara Arab lainnya ke dalam kesepakatan itu.

Hubungan Israel dengan UEA telah berkembang dalam tiga tahun terakhir dan telah menjadi contoh bagi Israel tentang apa yang mungkin terjadi dengan dunia Arab. Israel berupaya mengonsolidasikan kekuatan di kawasan untuk melawan pengaruh Iran.

Sayang, langkah itu terhambat oleh beberapa hal yang tidak dapat diprediksi. Yang terbaru, Saudi menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dalam sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO).

UNWTO mengundang penduduk Kafr Kama dan 22 negara lain di acara yang berlangsung 2 hari di Kota Al-Ula, Arab Saudi, Minggu (12/3/2023).

Kementerian Luar Negeri Israel telah mengirim surat ke UNWTO, dan mendesak agar delegasi menerima visa. Sekjen UNWTO dilaporkan telah mengirim surat kepada Kementerian Pariwisata Saudi terkait hal itu.

Baik kementerian maupun UNWTO menolak memberikan komentar.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.