Imbas Ribut di PBB, Israel Cabut Izin Perjalanan Menlu Palestina

09 Jan 2023, 06:15 WIB

Ilustrasi bendera Israel (pixabay.com/dror lahat)

Jakarta, IDN Times - Israel mencabut izin perjalanan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, pada Minggu (9/1/2023). Langkah tersebut dilakukan saat Palestina berupaya melibatkan Mahkamah Internasional (ICJ) soal konfliknya dengan negara Yahudi.

Kartu “VIP” perjalanan al-Maliki telah disita oleh staf perbatasan. Itu diambil ketika dia menyeberang dari Yordania ke Tepi Barat yang diduduki Israel, ujar pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Sebagai informasi, kartu tersebut memudahkan pejabat Palestina untuk melintasi perbatasan Tepi Barat (yang diduduki Israel) dengan Yordania dan dari wilayah yang dikuasai Palestina ke Israel.

1. Sebagai sanksi atas tindakan Palestina pada rapat Majelis Umum PBB

Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel, yang mengelola Tepi Barat, mengonfirmasi pencabutan tersebut. Dia mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari implementasi keputusan pemerintah yang diumumkan pada Jumat.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, keputusan itu termasuk dalam sanksi terhadap tokoh senior Palestina.

"Otoritas Palestina telah mempromosikan resolusi ekstremis anti-Israel di PBB," kata Netanyahu, dikutip dari Reuters.

Menanggapi permohonan dari Palestina, Majelis Umum PBB pada Jumat (30/12/2022), meminta pendapat ICJ soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

2. Israel cabut izin perjalanan 3 pejabat senior Palestina

Pada Sabtu, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kartu VIP tiga pejabat senior Palestina lainnya telah dicabut.

Langkah tersebut dilakukan setelah para pejabat mengunjungi seorang warga Arab Israel, yang pekan lalu dibebaskan setelah jalani hukuman 40 tahun penjara karena membunuh tentara Israel.

"Menteri luar negeri akan melanjutkan pekerjaannya dan kegiatan diplomatiknya dengan atau tanpa kartu itu," kata Ahmed Al-Deek, seorang asisten Maliki.

Pada 2021, Israel menyita kartu VIP Maliki setelah ia kembali dari pertemuan Mahkamah Pidana Internasional. Hingga kini, tidak jelas kapan dan alasan kartu itu diberikan lagi kepadanya.

3. Israel akan tahan dana kompensasi untuk Palestina

Ilustrasi mata uang (unsplash.com/Viacheslav Bublyk)

Dilansir Associated Press, Kabinet Keamanan Israel juga memutuskan akan menahan dana 39 juta dolar AS (sekitar Rp 608 milyar) untuk diberikan ke Otoritas Palestina. Sebagai gantinya, dana itu dialihkan ke program kompensasi untuk keluarga Israel yang jadi korban serangan militan Palestina.

Selain itu, kabinet juga mengumumkan bakal mengurangi dana yang biasanya ditransfer ke Otoritas Palestina yang kekurangan uang tunai.

Palestina menganggap bayaran itu sebagai kesejahteraan sosial yang diperlukan. Sementara, Israel beranggapan Dana Martir itu memberi insentif terhadap kekerasan dari militan. Penahanan dana itu diperkirakan akan memperburuk kesengsaraan fiskal Palestina.

Israel juga menyinggung pejabat Palestina yang diberikan izin perjalanan. Mengatakan bahwa pemerintah akan menyangkal para VIP yang memimpin perang politik dan hukum melawan Israel.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.