Imran Khan Tuding Militer Pakistan Mau Hancurkan Partainya

Konflik antara Khan, pemimpin paling populer Pakistan menurut jajak pendapat, dan militer memuncak ketika massa yang diduga para pendukung Khan merusak bangunan dan properti militer selama protes keras bulan lalu. Namun, sang mantan bintang Kriket menuding protes itu merupakan operasi palsu yang dimaksudkan untuk menargetkannya.

Puluhan orang, termasuk anggota partai Khan, yang diduga terlibat dalam kekerasan tersebut akan diadili di pengadilan militer. Tindakan itu menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia (HAM).

Khan juga mengatakan, sekitar 150 kasus pidana yang diajukan terhadapnya tidak masuk akal. Kasus tersebut mulai dari korupsi, penghasutan kekerasan, hingga terorisme.

“Jadi satu-satunya harapan mereka, dan karena mereka bertekad untuk menyingkirkan saya, saya pikir mereka akan melakukannya, seluruh sandiwara pengadilan militer mereka adalah untuk memenjarakan saya. Saya sama sekali tidak ragu bahwa pengadilan militer dimaksudkan untuk saya,” tambah Khan.

Khan mengatakan bahwa agen mata-mata paling kuat di negara itu, Inter-Services Intelligence (ISI) militer, terlibat dalam tindakan keras terhadap PTI. Dia mengatakan dua anggota senior partainya dipanggil oleh agensi tersebut.

“Dan ketika mereka pergi ke sana, mereka hanya membungkam mereka dan berkata 'Kamu (tidak akan) pergi kecuali kamu meninggalkan menjadi bagian dari PTI',” ungkap Khan.

Khan mengatakan, dia mencoba menghubungi militer untuk melakukan pembicaraan guna mengakhiri krisis, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dia juga mengaku tidak mengerti mengapa Jenderal Asim Munir berusaha mengesampingkannya.

Sebelum menjadi panglima militer pada November 2022, Munir pernah menjabat sebagai kepala ISI, namun dia dicopot pada 2019 saat Khan menjadi perdana menteri.

Khan sendiri pernah mengaku bahwa penggulingannya dari jabatannya tahun lalu diatur oleh para jenderal top Pakistan. 

Dalam wawancara tersebut, Khan mengakui untuk pertama kalinya bahwa pemecatan Munir saat itu dikarenakan dia ingin sang jenderal keluar dari peran tersebut.

"Anda tahu, saya, sebagai perdana menteri, merasa bahwa bagaimana badan intelijen dijalankan, saya memiliki masalah dengan itu. Saya pikir mungkin dia memiliki dendam karena saya memintanya untuk mengundurkan diri (sebagai kepala ISI). Aku tidak tahu," kata Khan.

Munir kemudian dipilih sebagai jenderal tertinggi di negara itu oleh Perdana menteri Shehbaz Sharif.

“Dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan itu sekarang karena dia adalah panglima militer,” kata Khan, merujuk pada pencopotan Munir sebagai kepala ISI. "Jadi mengapa dia menyimpan dendam itu?"

Khan mengatakan dia bingung dengan kampanye melawannya.

“(Saya) seseorang yang telah dikenal di negara ini selama 50 tahun, yang mungkin memenangkan semua penghargaan di negara ini dan mungkin orang Pakistan yang paling terkenal, dan tiba-tiba diperlakukan sebagai semacam alien, sebagai musuh negara," tuturnya.

Menurut para analis dan dan anggota PTI, panglima militer sekarang mencoba untuk membubarkan partai Khan, sebelum menangkap dan mengadilinya di pengadilan militer. Adapun kemungkinan Khan diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan umum, yang dijadwalkan pada bulan Oktober, juga dianggap sangat tipis.

“Penumpasan dramatis ini adalah strategi yang jelas oleh militer untuk menghancurkan semua struktur pendukung yang dimiliki Khan. Begitu struktur itu hilang, Khan adalah yang berikutnya,” kata Avinash Paliwal, profesor hubungan internasional di Soas University of London, dikutip dari The Guardian.

Paliwal menambahkan, situasi ini merupakan kelanjutan dari pola militer sejak 1958, ketika kudeta militer pertama terjadi di negara tersebut. Militer telah secara rutin menegaskan dirinya sebagai pemain politik paling kuat di Pakistan, baik melalui pemerintahan langsung atau dengan mengendalikan dan mendalangi hal-hal di belakang layar. 

Sebelum Khan, perdana menteri Nawaz Sharif, dan partainya Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) juga digulingkan dari kekuasaan dan dipenjara atas tuduhan korupsi pada 2017,  setelah berselisih dengan militer.

“Ini bukan anomali, ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dilakukan militer setiap kali merasa perlu menjinakkan outlet politik sipil yang terlalu besar untuk sepatu botnya. Militer adalah satu-satunya pihak yang memerintah negara,” tambah Paliwal.