India Bebaskan Pajak Produk Pembalut Wanita
Pemerintah India telah memutuskan menghapus kebijakan kontroversial mengenai pajak 12 persen untuk produk-produk pembalut wanita. Keputusan yang diumumkan sabtu malam kemarin itu menandai kemenangan bagi para aktivis yang telah berkampanye menentang kebijakan itu selama lebih dari setahun.
Diberitakan CNN ( 22/7), protes serupa masih berlangsung di negara lain, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Mereka menentang apa yang disebut "pajak tampon" (tampon tax), juga "pink tax" (pajak merah jambu)-- di mana perempuan merasa banyak dibebani pajak dibanding laki-laki.
.
1. Pembalut dikenakan pajak 12 persen di bawah Pajak Barang dan Jasa India (GST)
Pada Juli 2017, pembalut dikenakan pajak sebesar 12 persen di bawah Pajak Barang dan Jasa India (GST).
Pembalut wanita yang harganya antara lima rupee ($0,08) dan 12 rupee ($0,20) masing-masing dikenakan pajak sebesar 12 persen, sedangkan barang lainnya seperti kontrasepsi dikecualikan.
Keputusan itu memicu protes dari banyak kalangan wanita. Seperti dilansir Reuters (21/7) bahwa kebijakan tersebut telah mendapat penolakan dalam petisi online lebih dari 400.000 tanda tangan.
2. Sekitar 70 persen wanita terbebani untuk membeli pembalut
Anggota parlemen, Sushmita Dev adalah salah seorang pejabat yang menggagas petisi online demi pengurangan atau penghapusan total pajak tersebut. Menurutnya, sekitar 70 persen wanita di India tidak mampu menjangkau harga tersebut.
Lewat twetter, Dev berterima kasih kepada semua pendukungnya hari Sabtu, sambil juga mengkritik pemerintah karena terlalu lama mengambil keputusan untuk menghapus pajak pada pembalut wanita tersebut.
Selain itu, kelompok advokasi dan sejumlah selebriti juga memprotes pajak, dengan kampanye yang viral dengan sebutan #LahuKaLagaan - atau "pajak atas darah( tax on blood)" - dipelopori oleh sebuah organisasi bernama SheSays.
3. Sepeti Irlandia, Kenya dan Kanada, kini India bebas dari pajak pembalut
Menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional India, lebih dari 40% wanita India yang berusia 15 hingga 24 tahun tidak memiliki akses ke produk sanitasi pada periode tersebut.
Menyusul Irlandia, Kenya dan Kanada, kini India menjadi salah satu dari sedikit negara yang produk sanitasinya bebas dari pajak.
"Ini adalah langkah yang paling ditunggu dan perlu, demi membantu para perempuan untuk tetap bersekolah, bekerja, dan berlatih menstruasi dengan tepat dan bersih," ungkap Surbhi Singh, pendiri Sachhi Saheli, sebuah badan amal yang meningkatkan kesadaran tentang kesehatan menstruasi.
