Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Ini Tugas dan Mandatnya!

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia bertanggung jawab memimpin seluruh sidang formal Dewan HAM, baik sesi reguler maupun sesi khusus. Presiden memastikan seluruh perdebatan dan pembahasan antarnegara anggota berjalan sesuai aturan prosedur, sekaligus mendorong dialog yang konstruktif di tengah isu-isu HAM yang kerap sensitif dan sarat perbedaan pandangan.

Selain memimpin sidang, Presiden Dewan HAM juga memegang peran penting dalam menjaga tata kelola lembaga. Presiden mengoordinasikan agenda kerja tahunan Dewan HAM PBB dan memastikan kelancaran hubungan kelembagaan dengan Majelis Umum PBB di New York, termasuk penyampaian laporan serta rekomendasi yang dihasilkan Dewan HAM.

Peran ini menempatkan Presiden Dewan HAM sebagai figur sentral dalam menjaga efektivitas kerja lembaga, sekaligus memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung tertib, kredibel, dan berorientasi pada konsensus.

Salah satu tugas paling strategis Presiden Dewan HAM PBB adalah keterlibatan dalam mekanisme Special Procedures, yakni sistem pemantauan HAM independen PBB. Presiden memiliki mandat untuk menominasikan kandidat pelapor khusus (special rapporteurs), ahli independen, dan kelompok kerja yang bertugas memantau situasi HAM di negara tertentu atau mengkaji isu tematik secara global.

Selain itu, dalam situasi dugaan pelanggaran HAM berat, Presiden Dewan HAM berperan dalam proses pembentukan Komisi Penyelidikan (Commission of Inquiry) atau Misi Pencarian Fakta (Fact-Finding Mission). Presiden memastikan proses penunjukan anggota dilakukan secara transparan, berbasis integritas, dan bebas kepentingan politik guna menjaga kredibilitas hasil investigasi.

Mandat ini menempatkan Presiden Dewan HAM pada posisi krusial dalam menjaga akuntabilitas internasional atas pelanggaran HAM, sekaligus memastikan mekanisme Dewan HAM berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum internasional.

Berbeda dengan Komisaris Tinggi HAM PBB yang berperan sebagai pejabat eksekutif dan suara moral independen, Presiden Dewan HAM PBB merupakan diplomat dari negara anggota. Meski demikian, Presiden dituntut untuk melepaskan kepentingan nasional dan bersikap netral dalam menjalankan mandatnya.

Indonesia menegaskan, komitmennya menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial dan berimbang. Dalam kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema ‘A Presidency for All’ yang mencerminkan komitmen untuk membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

Kepemimpinan Indonesia pada 2026 memiliki makna simbolis karena bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas, efektivitas, dan relevansi sistem HAM internasional di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006. Kepercayaan ini memperkuat rekam jejak Indonesia sebagai negara yang aktif dan konsisten dalam pemajuan serta pelindungan hak asasi manusia di tingkat internasional, setelah sebelumnya enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM.