Perdana Jadi Presiden Dewan HAM PBB, RI Tidak Bawa Isu Titipan
- RI pimpin presidensi Dewan HAM PBB selama satu tahun
- Usung pendekatan inklusif ‘Presidency for All’
- Agenda Dewan HAM akan berjalan sesuai mekanisme
Jakarta, IDN Times - Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam diplomasi multilateral dengan resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026. Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang presidensi penuh Dewan HAM sejak lembaga tersebut berdiri.
Presidensi ini menjadi tonggak penting bagi peran Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di tingkat global, di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia mencerminkan rekam jejak panjang diplomasi Indonesia dalam isu HAM, baik di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional.
Penetapan presidensi tersebut dijadwalkan dilakukan dalam organizational meeting Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis, (8/1/2026) pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB, sekaligus menandai dimulainya mandat Indonesia selama satu tahun ke depan.
1. Watap RI pimpin presidensi selama satu tahun
Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijabat oleh Duta Besar Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryadipuro. Indonesia sebelumnya pernah menduduki posisi Wakil Presiden Dewan HAM pada 2009 dan 2024, serta menjadi Presiden saat lembaga tersebut masih bernama Komisi HAM PBB.
“Sebagaimana kita pahami bersama, ini adalah kali pertama Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi Wakil Presiden dan juga pernah memegang presidensi saat masih Komisi HAM,” ujar Indah dalam jumpa pers Kemlu hari ini.
Ia menjelaskan, dalam kapasitas sebagai Presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB bersama anggota Biro lainnya.
“Ini adalah mandat yang sangat prestisius dan datang dengan tanggung jawab yang besar, mengingat situasi geopolitik global saat ini cukup berwarna dan Dewan HAM menghadapi banyak dinamika,” katanya.
2. Usung pendekatan inklusif ‘Presidency for All’
Indonesia mengusung tema ‘Presidency for All’ dalam menjalankan mandatnya, dengan menekankan pendekatan yang inklusif, imparsial, objektif, dan transparan, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan Dewan HAM.
“Kami berupaya menjalankan presidensi ini dengan pendekatan yang inklusif, selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM,” ujar Indah.
Ia berharap, kepercayaan ini menjadi bukti rekam jejak Indonesia dalam mendorong perbaikan situasi HAM, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di tingkat kawasan dan global.
3. Agenda Dewan HAM akan berjalan sesuai mekanisme
Terkait agenda kerja, Indah menegaskan Indonesia tidak membawa agenda atau ‘titipan kasus’ tertentu selama masa presidensi. Seluruh pembahasan akan tetap mengikuti mekanisme dan mandat resmi Dewan HAM PBB.
“Mekanisme Dewan HAM sudah jelas. Agenda 3 membahas promosi dan pelindungan HAM secara umum, sementara Agenda 4 membahas situasi HAM di negara-negara tertentu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sesi Dewan HAM PBB ke-61 dijadwalkan mulai 23 Februari 2026, dan rincian agenda akan disampaikan setelah program kerja difinalisasi pasca organizational meeting.
.jpg)
