Indonesia Komitmen Bela UNRWA Lewat Pemerintah dan BAZNAS

Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan, dukungan politik untuk UNRWA tidak bisa dinegosiasikan.

“Dukungan politik untuk UNRWA bukanlah opsional, tetapi esensial, khususnya untuk memperbarui mandatnya,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan UNRWA sangat terlihat nyata bagi jutaan pengungsi Palestina yang menggantungkan hidup pada lembaga ini. Karena itu, menjaga keberlanjutan mandat UNRWA berarti menjaga hak-hak dasar rakyat Palestina.

Indonesia juga mengingatkan pentingnya inisiatif reformasi PBB dalam kerangka UN80 Initiative, khususnya Workstream 3 yang tengah membahas evolusi struktur Sekretariat PBB. Sugiono menekankan proses ini tidak boleh mengurangi mandat UNRWA.

“UNRWA harus tetap menjadi penjaga hak-hak pengungsi Palestina,” tegasnya.

Indonesia menilai setiap upaya reformasi tidak boleh mengorbankan peran vital lembaga ini dalam arsitektur multilateralisme.

UNRWA semakin sulit menjalankan mandatnya akibat berbagai tekanan politik, terutama dari Israel. Pemerintah Israel bahkan mengakhiri perjanjian 1967 yang sebelumnya memberi hak istimewa dan kekebalan bagi staf UNRWA. Keputusan ini membuat ruang gerak lembaga semakin terbatas di wilayah pendudukan Palestina.

Selain itu, aktivitas UNRWA juga kerap dilarang di beberapa area yang paling membutuhkan kehadirannya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan bahkan mendelegitimasi lembaga yang sudah puluhan tahun bekerja mendampingi pengungsi Palestina.

Di sisi keuangan, UNRWA menghadapi penurunan drastis dukungan pendanaan setelah sejumlah negara menarik kontribusinya. Padahal, 100 persen dana operasional UNRWA berasal dari kontribusi sukarela negara anggota dan mitra.

Situasi ini membuat operasional lembaga berada di titik kritis. Menurut proyeksi, UNRWA hanya mampu berjalan normal hingga akhir September 2025. Bahkan, mulai November, lembaga ini diperkirakan hanya bisa beroperasi dua hari dalam sepekan, menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup jutaan pengungsi.

Indonesia menegaskan komitmennya tidak hanya dalam bentuk dukungan politik, tetapi juga kontribusi nyata di lapangan. Sejak 2024, Indonesia meningkatkan kontribusi finansial, baik melalui bantuan darurat (flash appeal), peningkatan kontribusi sukarela, maupun lewat kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan UNRWA.

Sugiono menegaskan, pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi adalah urat nadi operasional UNRWA. Tanpa kepastian dana, lembaga ini akan kesulitan mempertahankan pelayanan dasar untuk para pengungsi.

“Indonesia tetap berkomitmen mendukung UNRWA, baik melalui pemerintah maupun saluran inovatif lainnya, termasuk BAZNAS,” kata Sugiono.

Ia menyebut, dukungan ini bukan hanya soal solidaritas, tapi juga tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan.

Dengan sikap konsisten tersebut, Indonesia berharap semakin banyak negara internasional yang mengambil langkah serupa. Dukungan kolektif, baik politik maupun finansial, diyakini sebagai kunci untuk memastikan keberlangsungan UNRWA dan melindungi hak-hak pengungsi Palestina.