Indonesia Sambut Baik Keputusan MSG Tolak Pengajuan Anggota UMLWP

26 Agu 2023, 16:51 WIB

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Indonesia menyambut baik keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menolak aplikasi keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk ke dalam grup tersebut.

“Penolakan tersebut menunjukkan bahwa ULMWP tidak memiliki tempat sebagai anggota MSG yang menghormati prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah setiap negara,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jaelani, dikutip dari akun Twitter-nya @akjailani, Sabtu (26/8/2023).

“Keputusan tersebut tidak terlepas dari sikap tegas delegasi Indonesia yang menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP,” lanjut Kadir.

1. ULMWP tidak memenuhi ketentuan untuk keanggotaan di MSG

Kadir menambahkan, MSG telah menegaskan keputusannya untuk menolak pengajuan keanggotaan ULMWP ke dalam MSG.

“ULMWP itu mewakili siapa? Mewakili masyarakat Papua tidak. Mewakili siapa?” ucap Kadir, dikutip dari ANTARA.

Penolakan tersebut didasari karena keanggotaan MSG hanya sebatas untuk negara-negara berdaulat, sedangkan ULMWP tidak mewakili siapa pun.

Kadir menegaskan bahwa keputusan MSG tersebut sangat tepat, untuk menolak pengajuan keanggotaan dari ULMWP.

2. Delegasi Indonesia walk out di KTT MSG Vanuatu

Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Mansury, walk out ketika pemimpin ULMWP, Benny Wenda akan berpidato di forum Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, terlihat rombongan delegasi Indonesia langsung berjalan ke luar ruangan.

Sebelumnya, Kadir juga mengatakan bahwa Indonesia mengambil langkah lazim di dalam dunia diplomasi.

3. Benny Wenda sempat deklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat

Twitter.com/@BennyWenda

Pada 1 Desember 2020, Benny mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Pemerintahan sementara itu menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak 1963.

"Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami dan kami tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami," ungkap Benny dalam keterangan tertulis di situs ULMWP, kala itu.