Indonesia Serukan Tatanan Ekonomi Dunia Baru, World Bank-IMF Usang!

Pada kesempatan itu, Retno membeberkan dua hal yang perlu disorot, yaitu melawan ketidakadilan ekonomi dan perlunya inovasi pendanaan.

Untuk isu pertama, Retno menuturkan bahwa tatanan ekonomi global saat ini lahir dari puing-puing Perang Dunia, yang menguntungkan negara industri dan menjadikan negara berkembang atau Global South terbebankan utang.

“Kita butuh terobosan untuk memperbaiki ekonomi agar lebih representatif dan mewakili kepentingan negara berkembang. Diskriminasi perdagangan juga harus dihentikan dan hak pembangunan harus dijamin,” kata Retno.

“Arsitektur keuangan internasional, termasuk institusi Bretton Woods (World Bank dan IMF), harus direformasi. Hanya melalui adaptasi dengan dunia saat ini, maka kita bisa memiliki ruang untuk terus tumbuh,” tambah dia.

Perihal kedua yang disorot Retno adalah inovasi keuangan. Dia mengusulkan skema kerja sama public-private partnership demi implementasi SDGs.

Retno kemudian membahas upaya-upaya Indonesia untuk mempersempit kesenjangan keuangan melalui berbagai mekanisme pendanaan, seperti sukuk hijau dan keuangan syariah, SDG bonds, ekonomi carbon, dan blended finance.  

“Tahun lalu, Indonesia juga mengeluarkan inisatif yang dinamakan National Financing Framework untuk mengoptimalkan keselarasan rencana SDGs dengan pendanaannya,” kata Retno.

“Di waktu krusial ini, kita lebih membutuhkan kolaborasi daripada sekeadar rektorika. Pemerintah, sektor swasta, dan institusi internasional harus bekerja sama untuk mempromosikan SDGs. Bersama, kita dapat membuat investasi iklim yang lebih kondusif, berkelanjutan, dan menguntungkan,” sambung Retno.

Pada forum yang sama, turut dibahas SDG stimulus plan yang merupakan inisiatif Sekjen PBB, untuk mengurangi beban utang dan mendorong akses terhadap dana pembangunan. Implementasinya beragam, bisa melalui reformasi institusi arsitektur keuangan maupun inovasi pendanaan lainnya.

Setidaknya ada tiga usulan yang dibahas terkait SDG stimulus plan, yaitu:

• Mengurangi beban utang dan risiko gagal bayar, melalui konversi utang menjadi utang jangka panjang (lebih dari 30 tahun) dengan suku bunga rendah.
• Scale-up pendanaan atau investasi jangka panjang, dan meng-align investasi dengan SDGs.
• Memperluas akses contigency financing untuk negara yang membutuhkan dan dapat diakses sewaktu-waktu