Inggris Akan Percepat Deportasi Migran Ilegal dari Albania

Melansir Associated Press, Departemen Dalam Negeri Inggris menyampaikan bahwa petugas imigrasi akan segera memproses klaim suaka yang dibuat oleh orang Albania yang datang melalui selat, mereka yang tidak memperoleh klaim suaka akan segera dideportasi.

"Sejumlah besar orang Albania dijual kebohongan oleh penyelundup manusia yang kejam dan geng kejahatan terorganisir yang kejam, membuat mereka melakukan perjalanan berbahaya dengan perahu tipis ke Inggris. Penyalahgunaan sistem imigrasi kami dan orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka tidak dapat berlanjut,"  kata Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel dalam sebuah pernyataan.

Untuk mencegah orang Albania datang melalui jalur berbahaya, Inggris akan menunjukkan bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Pesan itu akan disampaikan melalui serangkaian iklan berbahasa Albania di situs media sosial.

Iklan tersebut memperingatkan bahwa datang secara ilegal akan ada ancaman untuk deportasi ke Rwanda dan hukuman penjara karena pelanggaran imigrasi. Iklan juga akan memberikan informasi tentang rute imigrasi yang aman dan saran untuk mengajukan suaka di negara aman pertama yang dijangkau migran. Kampanye itu diharapkan dapat menurunkan kedatangan melalui Selat Inggris.

Rencana deportasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah Albania. Patel sebelumnya telah bertemu dengan Menter Dalam Negeri Albania, Bledi Cuci. Dalam pertemuan itu, kedua menteri juga membahas cara untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi pekerja Albania dan profesional terampil untuk bekerja secara legal di Inggris.

“Kami mencegah praktik ilegal dan berbahaya ini,” kata Cuci tentang penyeberangan menggunakan perahu kecil.

Melansir Reuters, untuk mencegah kedatangan secara ilegal melalui jalur perairan yang berbahaya, Inggris sebelumnya telah mengumumkan rencana melakukan deportasi ke Rwanda. Kebijakan itu diumumkan pada April.

Namun, kebijakan tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan. Penerbangan deportasi pertama ke Rwanda dijadwalkan pada bulan Juni, tapi gagal terlaksana setelah mendapat perlawanan hukum dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kebijakan deportasi ke Rwanda akan menghadapi tantangan hukum pada bulan September.

Kelompok hak asasi manusia telah menentang program tersebut karena dianggap tidak etis.

Meski kebijakan itu dirancang untuk mencegah orang datang secara ilegal, tapi jumlah migran yang datang justru mengalmi peningkatan. Jumlah kedatangan dalam enam bulan pertama tahun ini melalui Selat Inggris mencapai 12.747 orang, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu.

Pemerintah Inggris telah menegaskan untuk melanjutkan rencana deportasi ke Rwanda. Liz Truss dan Rishi Sunak yang bersaing untuk mengantikan Perdana Menteri Boris Johnson, telah berjanji untuk melanjutkan rencana tersebut.