Inggris Akui Negara Palestina, Kedutaan Besar Dibuka di London

07 Jan 2026, 14:43 WIB

Marcheilla Ariesta

Ilustrasi Bendera Palestina (pexels.com/Alfo Medeiros)

Intinya sih...

Inggris mengakui Negara Palestina
Pengakuan ini bertujuan menjaga solusi dua negara dan menciptakan perdamaian yang langgeng bagi rakyat Israel dan Palestina.
Jalur kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris secara resmi menyambut terjalinnya hubungan diplomatik penuh dengan Negara Palestina, menyusul pembukaan Kedutaan Besar Palestina di London pada Selasa (6/1/2026). Langkah ini menandai babak baru hubungan bilateral kedua pihak di tengah situasi geopolitik yang masih bergejolak di Timur Tengah.

Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, menegaskan pengakuan terhadap Palestina dan pembukaan kedutaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Inggris untuk menjaga peluang solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Menurutnya, langkah tersebut ditujukan membuka jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi kedua bangsa.

Perkembangan diplomatik ini terjadi di saat krisis kemanusiaan di Jalur Gaza masih berlangsung. Inggris mengakui adanya peningkatan terbatas dalam akses bantuan kemanusiaan, tetapi menilai hambatan signifikan masih terjadi, termasuk penutupan perlintasan, pembatasan pasokan medis, serta larangan terhadap organisasi kemanusiaan.

Selain isu Palestina, pemerintah Inggris menyoroti situasi keamanan dan politik di kawasan yang lebih luas, termasuk Iran, Yaman, dan Suriah. London menyatakan akan terus mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, solusi diplomatik atas konflik, serta peran aktif komunitas internasional dalam menjaga stabilitas regional.

1. Pengakuan Inggris kepada Palestina sebagai negara

ilustrasi bendera Inggris (pexels.com/James Frid)

Dalam pernyataannya di hadapan parlemen, Hamish Falconer menegaskan, Inggris secara resmi telah mengakui Negara Palestina sejak musim gugur tahun lalu. Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kelangsungan solusi dua negara yang selama ini menjadi kerangka utama perdamaian Israel–Palestina.

“Kami menyambut terjalinnya hubungan diplomatik penuh dengan Negara Palestina, dan saya dapat mengonfirmasi pembukaan Kedutaan Besar Palestina di London hari ini,” ujar Falconer, dikutip dari Anadolu, Rabu (7/1/2026).

Ia menambahkan, pengakuan tersebut bertujuan melindungi kelayakan solusi dua negara dan menciptakan jalan menuju perdamaian yang langgeng bagi rakyat Israel dan Palestina.

Pembukaan kedutaan ini menjadikan Inggris sebagai salah satu negara Barat yang secara aktif meningkatkan hubungan diplomatik dengan Palestina di tengah stagnasi proses perdamaian dan meningkatnya ketegangan di kawasan.

2. Jalur kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan

Serangan udara dan darat Israel di wilayah Gaza, telah menghancurkan wilayah kantong tersebut sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Pihaknya juga terus mengendalikan semua akses ke Gaza. (x.com/UNLazzarini)

Falconer juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang menurutnya masih sangat memprihatinkan. Ia mengakui adanya peningkatan jumlah bantuan yang masuk, tetapi menegaskan hambatan di lapangan tetap signifikan.

“Lebih banyak truk bantuan memang masuk ke Gaza, dan itu patut disambut. Tetapi saat ini perlintasan utama masih ditutup, konvoi bantuan dipulangkan, pasokan medis dan perlindungan diblokir, serta LSM dilarang beroperasi,” katanya.

Inggris, lanjut Falconer, bersama sembilan negara lain telah menyampaikan kritik keras terhadap pembatasan terhadap organisasi kemanusiaan.

“Rencana perdamaian tidak akan berhasil jika LSM disingkirkan. Keputusan Israel untuk melarang 37 organisasi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi barang ke Gaza. “Ironisnya, saat ini lebih mudah memasukkan rokok dan barang mewah ke Gaza dibandingkan obat-obatan dasar dan perlindungan yang sangat dibutuhkan warga sipil,” kata Falconer.

3. Inggris dorong dialog dan stabilitas di Timur Tengah

ilustrasi kawasan timur tengah (pexels.com/lara jameson)

Selain Palestina, pemerintah Inggris juga menyampaikan perhatian terhadap dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah. Falconer mengatakan Inggris sangat terganggu oleh laporan kekerasan terhadap demonstran di Iran, di mana unjuk rasa dilaporkan telah memasuki hari kesembilan setelah anjloknya nilai mata uang nasional.

“Kami mendesak Iran untuk melindungi kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berunjuk rasa secara damai serta akses terhadap informasi dan komunikasi,” ujarnya.

Falconer menegaskan, Inggris akan terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk meminta pertanggungjawaban Teheran atas catatan hak asasi manusianya.

Terkait Yaman, Falconer menyambut baik inisiatif diplomatik yang berkembang, termasuk seruan dialog dari Presiden Yaman, tawaran Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah perundingan, serta ajakan Uni Emirat Arab untuk meredakan ketegangan.

“Penyelesaian diplomatik yang cepat adalah yang terbaik bagi rakyat Yaman,” katanya.

Sementara itu di Suriah, Falconer menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam setahun terakhir. Ia menyebut pemerintah Suriah telah berkomitmen menangani ancaman keamanan, bergabung dalam koalisi global melawan ISIS, serta membongkar persediaan senjata kimia. Inggris, menurutnya, akan tetap aktif dalam koalisi internasional guna mencegah kebangkitan ISIS dan menjaga stabilitas kawasan.