Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Inggris dikabarkan telah menggelar pembicaraan rahasia dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan. Padahal, RSF dituduh melakukan pembersihan etnis dan kejahatan perang di negara tersebut.
Kelompok hak asasi manusia mengecam negosiasi ini karena dianggap berisiko melegitimasi milisi yang terus melakukan kejahatan perang. Pembicaraan ini juga dinilai dapat merusak kredibilitas moral Inggris di kawasan.
Inggris menyatakan, pembicaraan rahasia dengan RSF bertujuan meningkatkan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Sudan yang terdampak konflik. Mereka juga berdalih ingin mengakhiri pertempuran antara RSF dan militer Sudan yang sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang.
"Inggris terus menempuh semua jalur diplomatik untuk mengakhiri kekerasan, mencegah kekejaman lebih lanjut, mendesak kedua pihak melakukan gencatan senjata permanen, dan berkomitmen pada proses perdamaian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris.
Namun, upaya diplomasi negara-negara Barat dalam konflik Sudan kini dipertanyakan. Sebab, kesepakatan pembagian kekuasaan antara kedua jenderal yang difasilitasi diplomat asing pada 2019 justru berujung pada konflik berdarah dan kekacauan.
Langkah Inggris memulai dengan RSF menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia (HAM). Mereka menilai hal ini bakal dianggap sebagai tamparan keras dan pengkhianatan oleh diaspora Sudan global yang mengandalkan Inggris untuk membela kepentingan mereka.
"Saya kaget. Ini langkah yang mengerikan," kata Maddy Crowther, dari organisasi HAM, Waging Peace.
Ia menegaskan, sejarah membuktikan bahwa negosiasi dengan RSF nyaris tak pernah membuahkan hasil positif, meski sebelumnya negara-negara Barat telah berupaya membujuk kelompok ini menuju demokrasi.
"Obrolan dengan RSF tidak pernah menghasilkan apa yang Inggris ingin dicapai di Sudan. Saya tidak paham mengapa itu akan berubah sekarang," tambahnya.
Konflik berdarah antara RSF dan militer Sudan telah berlangsung selama setahun. RSF dituding melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan seperti kerusuhan di Darfur yang menewaskan hingga 15 ribu jiwa.
PBB menyebut pembantaian itu menyerupai genosida yang pernah terjadi di wilayah tersebut 20 tahun silam. Kelompok paramiliter ini juga dilaporkan kerap membunuh di luar hukum, menjarah bantuan, serta melakukan pemerkosaan secara massal.
Akibat konflik, ribuan warga Sudan tewas, lebih dari 8 juta orang mengungsi, dan 18 juta jiwa terancam kelaparan parah.