Inggris Dorong Swasta Bantu Wujudkan Emisi Karbon Nol Bersih

03 Nov 2021, 18:30 WIB

Menteri keuangan Inggris, Rishi Sunak (Instagram/rishisunakmp)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak, akan memberi tahu perusahaan-perusahaan untuk menetapkan rencana transisi ke ekonomi rendah karbon pada 2023. Kebijakan itu merupakan upaya Inggris untuk menjadi pusat keuangan pertama di dunia yang mencapai emisi karbon nol bersih.

Namun, Sunak tidak mewajibkan perusahaan untuk mencapai nol bersih atau melarang investasi pada kegiatan yang mengeluarkan banyak karbon. Sebaliknya, investor harus menentukan apakah rencana perusahaannya memadai dan kredibel.

"Akan ada persyaratan baru bagi lembaga keuangan Inggris dan perusahaan yang terdaftar untuk mengumumkan rencana transisi nol bersih, yang merinci bagaimana mereka akan beradaptasi dan mengurangi karbon saat Inggris bergerak menuju ekonomi nol bersih pada 2050," kata kementerian itu, dikutip dari ANTARA.

1. Inggris tidak ingin perusahaan melakukan 'kamuflase hijau'

Menteri keuangan Inggris, Rishi Sunak (Instagram/rishisunakmp)

Satuan tugas baru akan menawarkan model untuk rencana transisi, sebagai upaya menghindari 'kamuflase hijau', merujuk pada strategi komunikasi yang dijalankan oleh perusahaan seolah-olah ramah lingkungan padahal aktivitasnya merusak lingkungan.

Tahun depan, Inggris juga akan menerbitkan proposal yang menetapkan bagaimana sektor keuangan harus bertransisi menuju nol bersih pada 2050.

Sunak menyambut baik pengumuman dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero, bahwa lebih dari 130 triliun dolar AS (sekitar Rp1.863 kuadriliun) modal swasta akan diselaraskan dengan tujuan iklim untuk membatasi pemanasan global.

2. Inggris akan danai program ekonomi hijau di negara berkembang

Ilustrasi Poundsterling (pixabay.com/stux)

Glasgow Financial Alliance for Net Zero merupakan pengelompokan lebih dari 160 perusahaan keuangan yang diketuai oleh mantan Gubernur Bank of England, Mark Carney.

Inggris berusaha untuk mengatasi hambatan keuangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dengan serangkaian inisiatif hijau baru, termasuk pendanaan 100 juta pound (sekitar Rp1,9 triliun) untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi krisis iklim.

“(Rencana itu akan) memperbaiki seluruh sistem keuangan global menjadi nol bersih,” kata Sunak dalam pidatonya di COP26.

3. Negara berkembang akan dapat beragam insentif untuk pengembangan energi hijau

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga surya. (IDN Times/Dhana Kencana)

Pendanaan senilai 100 miliar dolar AS (Rp1,4 kuadriliun) diperuntukkan negara-negara yang paling rentan akan terpenuhi pada 2023. Negara-negara berkembang juga akan dibantu dengan mekanisme pembiayaan baru untuk meningkatkan investasi energi bersih terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga angin.

Inggris akan memberikan hasil investasinya di Climate Investment Funds, sebuah proyek untuk membantu negara-negara berkembang yang didukung oleh pemberi pinjaman seperti Bank Dunia, ke dalam mekanisme baru yang direncanakan untuk menerbitkan obligasi hijau senilai miliaran pound untuk proyek-proyek energi bersih.