Inggris Jatuhkan Sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Iran

03 Feb 2026, 16:28 WIB

Fatimah

bendera Inggris (unsplash.com/Rodrigo Santos)

Intinya sih...

Protes di Iran menewaskan hampir 7 ribu orang, dengan pemerintah mengklaim korban mayoritas adalah aparat keamanan dan warga sipil tak bersalah.
Uni Eropa menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris, sementara Iran menyatakan siap bernegosiasi terkait program nuklir dengan AS.
Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap pejabat Iran yang bertanggung jawab atas tindakan keras dalam unjuk rasa damai di negara tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap terhadap sejumlah pejabat Iran yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan keras dalam unjuk rasa damai di negara tersebut pada Senin (2/2/2026). Sanksi kali ini menargetkan 10 individu, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni.

Selain itu, ada pula kepala kepolisian provinsi Mohammad Reza Hashemifar dan Ahmed Amini, komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mohammad Zamani, hakim Ahmad Darvish Goftar dan Mehdi Rasakhi, serta pengusaha Babak Zanjani. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan.

“Dalam beberapa pekan terakhir, rakyat Iran telah menunjukkan keberanian luar biasa di tengah kebrutalan dan penindasan hanya karena menggunakan hak mereka untuk berunjuk rasa secara damai. Laporan dan tayangan kekerasan yang mengejutkan dan disaksikan di seluruh dunia sungguh mengerikan,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The New Arb.

1. Kelompok HAM sebut hampir 7 ribu orang tewas dalam kerusuhan di Iran

demonstrasi solidaritas terhadap Iran (Ted Eytan from Washington, DC, USA, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Protes meletus di Iran pada 28 Desember akibat memburuknya kondisi ekonomi. Aksi ini kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang menentang Republik Islam dan menjalar ke seluruh negeri. Pemerintah mengklaim kerusuhan tersebut diprovokasi oleh musuh bebuyutan mereka, Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Teheran mengakui ribuan orang tewas selama protes berlangsung. Pada Minggu (1/2/2025), kantor kepresidenan merilis 2.986 nama dari total 3.117 orang yang menurut otoritas tewas dalam kerusuhan tersebut. Pemerintah menyebut sebagian besar korban adalah anggota aparat keamanan dan warga sipil yang tak bersalah, serta menyalahkan kekerasan itu pada aksi para perusuh.

Sementara itu, Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan telah mengonfirmasi 6.842 kematian, dengan sebagian besar korban adalah pengunjuk rasa yang tewas akibat tindakan keras aparat keamanan. Dengan pemadaman internet yang masih berlangsung, kelompok-kelompok HAM memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.

2. Uni Eropa tetapkan IRGC sebagai organisasi teroris pekan lalu

Korps Garda Revolusi Islam (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Pejabat Inggris mengatakan sanksi baru tersebut dijatuhkan menyusul kebijakan serupa yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE) dan AS sebagai bagian dari upaya terkoordinasi untuk meminta pertanggungjawaban otoritas Iran.

Pekan lalu, UE secara resmi menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris atas tindakan keras aparat Iran terhadap para pengunjuk rasa. Sebagai balasan, Teheran, pada Minggu, menyatakan akan menganggap angkatan bersenjata negara-negara Eropa sebagai kelompok teroris.

“Orang-orang Eropa pada kenyataannya telah menembak diri mereka sendiri dan, sekali lagi, karena ketaatan buta kepada Amerika, mereka mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat mereka sendiri,” kata Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf Ghalibaf.

Pejabat Iran secara rutin menepis sanksi Barat dengan menyebutnya bermotif politik. Mereka juga membantah bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran yang dituduhkan.

3. Iran nyatakan siap bernegosiasi terkait program nuklir dengan AS

ilustrasi kapal perang (unsplash.com/Michael Afonso)

Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin, mengatakan pemerintahnya siap melakukan negosiasi dengan AS terkait program nuklir. Ia menyarankan agar pembicaraan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“(Musuh-musuh Iran) kini berbicara soal diplomasi, meskipun Iran sejak awal selalu siap menempuh opsi ini, selama ada saling menghormati dan pertimbangan atas kepentingan masing-masing," kata Araghchi saat berkunjung ke makam Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikutip dari The Guardian.

Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya telah mengerahkan armada kapal dan pesawat tempur ke kawasan Timur Tengah sebagai respons atas kerusuhan di Iran. Ia memperingatkan Teheran agar bersedia bernegosiasi mengenai program nuklirnya atau menghadapi kemungkinan tindakan militer.

Situs berita AS Axios melaporkan bahwa Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan Araghchi akan bertemu di Istanbul pada Jumat (6/2/2026) bersama perwakilan dari sejumlah negara Arab dan Muslim untuk membahas kemungkinan kesepakatan nuklir. Pertemuan tersebut akan menjadi yang pertama antara pejabat AS dan Iran sejak April 2025, tak lama sebelum Israel dan AS menyerang fasilitas nuklir dan rudal balistik Iran dalam perang 12 hari pada Juni 2025.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.