Inggris Larang Aksi Bela Palestina di Depan Parlemen

Polisi Metropolitan London menyatakan larangan dikeluarkan berdasarkan Public Order Act demi menjaga keamanan publik. Aksi di RAF Brize Norton pada Jum'at (20/6/2025), di mana dua anggota Palestine Action menyemprot dua pesawat militer dengan cat merah dan merusaknya dengan linggis, menjadi pemicu utama.

Perdana Menteri Keir Starmer menyebut insiden tersebut sebagai tindakan vandalisme yang memalukan. Komisaris Polisi Metropolitan, Sir Mark Rowley, menilai aksi Palestine Action telah melampaui batas protes sah.

“Protes adalah hak penting. Tapi ketika aksi berubah menjadi kekerasan, itu tak lagi dapat diterima,” ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya telah merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan pelarangan resmi terhadap kelompok ini.

Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper dijadwalkan menyampaikan pernyataan tertulis ke parlemen pada Senin (23/6/2025), memulai proses proskripsi terhadap Palestine Action. Jika disahkan, mendukung atau menjadi anggota kelompok itu akan dianggap ilegal. Mantan Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menyebut langkah ini sepenuhnya tepat.

Palestine Action menilai larangan tersebut sebagai bentuk pembungkaman. Anggota kelompok, Saeed Taji Farouky, menyebut rencana pemerintah merupakan reaksi berlebihan yang merusak demokrasi.

“Ini langkah absurd yang merusak demokrasi dan supremasi hukum. Semua orang harus khawatir,” ujarnya, dilansir BBC. Ia juga membela aksi di RAF Brize Norton sebagai upaya mengungkap peran Inggris dalam mendukung logistik militer Israel.

Setelah larangan diberlakukan di kawasan Westminster—meliputi Millbank hingga Whitehall—Palestine Action mengalihkan lokasi protes ke Trafalgar Square. Aksi tetap digelar pukul 12.00-15.00 waktu setempat, dengan dukungan 35 organisasi, termasuk Stop the War Coalition dan MEND.

Amnesty International UK mengkritik penggunaan undang-undang anti-terorisme terhadap kelompok protes. “Penerapan hukum anti-teror terhadap aktivis adalah penyalahgunaan. Ini ancaman serius terhadap hak berekspresi,” tulis organisasi itu di X, dikutip The Guardian.

Baroness Shami Chakrabarti, aktivis HAM, menyebut pelarangan sebagai eskalasi berlebihan yang bisa mengkriminalisasi orang hanya karena hadir atau menyatakan dukungan.

Mantan Menteri Pertama Skotlandia, Humza Yousaf, juga menolak langkah itu dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap kebebasan berekspresi.

Namun, kelompok Campaign Against Antisemitism mendukung pelarangan, menuding Palestine Action telah menimbulkan kerugian jutaan poundsterling dan kekerasan, termasuk serangan terhadap polisi dengan palu godam. Insiden di RAF Brize Norton kini ditangani polisi anti-terorisme dan menambah tekanan bagi pemerintah untuk bertindak tegas.