Inggris-Prancis Akan Kirim Pasukan ke Ukraina setelah Gencatan Senjata

Inggris dan Prancis berkomitmen mendirikan hub militer di berbagai wilayah Ukraina setelah gencatan senjata resmi berlaku. Fasilitas ini akan dibangun untuk menyimpan senjata serta peralatan militer guna mendukung kebutuhan pertahanan Kiev dalam jangka panjang.

PM Starmer menyatakan kesepakatan ini menetapkan kerangka hukum bagi pasukan kedua negara untuk beroperasi secara legal di tanah Ukraina. Pengerahan pasukan multinasional tersebut mencakup pengamanan menyeluruh di sektor udara, laut, dan darat untuk menghalau ancaman.

"Inggris dan Prancis akan mendirikan pusat militer di seluruh Ukraina dan membangun fasilitas terlindung untuk senjata serta peralatan militer guna mendukung kebutuhan pertahanan Ukraina," ujar Starmer dalam konferensi pers, dilansir CNN.

Presiden Macron menambahkan, aliansi sepakat menyediakan sumber daya bagi angkatan bersenjata Ukraina dengan kekuatan 800 ribu tentara. Jumlah ini meningkat signifikan dari rancangan rencana perdamaian sebelumnya yang membatasi personel militer Ukraina hanya 600 ribu orang.

Pengerahan personel militer ini dianggap vital agar perjanjian damai tidak berujung pada penyerahan diri Ukraina atau munculnya ancaman baru dari Rusia. Macron menyebut aksi Moskow yang kerap melanggar perjanjian damai dengan negara tetangganya tidak boleh terulang kembali.

Amerika Serikat (AS) mengambil peran berbeda dengan memimpin sistem pemantauan gencatan senjata yang berkelanjutan. Pemantauan kemungkinan akan melibatkan penggunaan drone, sensor, dan satelit canggih tanpa menempatkan tentara AS di lapangan.

Utusan khusus AS, Steve Witkoff, dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, turut hadir dalam pertemuan di Paris sebagai sinyal dukungan Washington. Witkoff menyatakan pemerintahan Trump bertekad melakukan segalanya untuk mewujudkan perdamaian abadi di Ukraina.

Jaminan keamanan ini dirancang untuk memastikan konflik berakhir secara permanen dan mencegah serangan susulan dari Rusia di kemudian hari. Witkoff menyebut protokol keamanan yang disepakati hampir rampung dan dirancang sangat kuat untuk melindungi Ukraina.

"Protokol keamanan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan bertahan dari serangan yang menyasar Ukraina. Protokol tersebut akan melakukan keduanya" ujar Witkoff, dilansir Al Jazeera.

Sebelumnya, Rusia telah menolak rencana penempatan pasukan asing di wilayah Ukraina. Moskow pernah memperingatkan, pasukan asing di Ukraina akan jadi target militer yang sah.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik jaminan keamanan ini. Namun, isu teritorial masih menjadi perdebatan alot dalam negosiasi. Rusia saat ini menguasai sekitar 20 persen wilayah Ukraina dan menuntut Kiev menyerahkan wilayah Donbas sepenuhnya sebagai syarat damai.

Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengambil sikap lebih hati-hati dibanding langkah Inggris dan Prancis. Jerman menyatakan bersedia memantau gencatan senjata, tapi pasukannya hanya akan ditempatkan di negara tetangga Ukraina.