Inggris Setuju China Bangun Kedutaan Raksasa di London

Kompleks diplomatik yang dijuluki "super embassy" atau kedubes raksasa itu memicu kecemasan di kalangan kritikus karena lokasinya yang sangat strategis. Situs Royal Mint Court berada dekat dengan pusat keuangan City of London, sehingga memunculkan spekulasi bahwa gedung baru itu dapat difungsikan sebagai pusat penyadapan data sensitif. China membeli lahan tersebut seharga 255 juta poundsterling (sekitar Rp5,8 triliun) pada 2018, tetapi izin pembangunannya sempat ditolak oleh dewan lokal karena risiko keamanan.

Kekhawatiran meningkat setelah muncul laporan yang menyebutkan detail teknis bangunan yang mencurigakan. Rencana pembangunan yang bocor memperlihatkan adanya 208 ruangan bawah tanah dan beberapa kamar tersembunyi di dalam kompleks. Selain itu, terdapat jalur kabel internet serat optik vital yang tertanam di bawah lokasi proyek, yang dikhawatirkan dapat disadap oleh intelijen China jika akses ke bawah tanah dibuka.

Pihak oposisi dari Partai Konservatif mengecam lampu hijau yang diberikan pemerintahan Partai Buruh. Tokoh-tokoh senior seperti James Cleverly dan Priti Patel menuding keputusan itu sebagai bentuk penyerahan diri demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

"Kewajiban utama pemerintah adalah menjaga keamanan negara. Namun Keir Starmer telah mengesampingkan prioritas paling kritis itu demi keinginan putus asanya mendapatkan persetujuan Beijing," ujar Menteri Bayangan Urusan Masyarakat, James Cleverly, dilansir BBC.

Momentum persetujuan proyek terjadi beriringan dengan agenda kunjungan PM Starmer ke China yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. Lawatan itu akan menjadi kunjungan perdana seorang PM Inggris ke Beijing sejak 2018. Pengamat menilai izin pembangunan kedubes merupakan syarat tak tertulis untuk mencairkan ketegangan diplomatik kedua negara yang sempat membeku di era pemerintahan sebelumnya.

Beijing dilaporkan telah memblokir rencana Inggris untuk merenovasi kedutaannya sendiri di ibu kota China sebagai balasan atas tertahannya izin proyek Royal Mint Court. Dengan keluarnya persetujuan di London, pemerintah China diprediksi akan menghapus hambatan serupa terhadap aset diplomatik Inggris di China.

Pemerintah Inggris berupaya menepis anggapan bahwa keputusan mereka dipengaruhi tekanan politik asing. Inspektur perencanaan yang meninjau kasus ini menekankan bahwa izin pembangunan kedutaan harus bersifat netral. Pejabat pemerintah juga menjamin seluruh aspek keamanan telah diperhitungkan matang-matang bersama dinas rahasia MI5 dan GCHQ.

"Keamanan nasional adalah tugas utama kami. Badan-badan intelijen telah dilibatkan di seluruh proses dan serangkaian tindakan ekstensif telah dikembangkan untuk mengelola risiko apa pun," ungkap juru bicara pemerintah Inggris, dilansir BBC.

Jika rampung, kompleks ini diproyeksikan menjadi kedutaan besar China terbesar di Eropa, bahkan melampaui ukuran kedutaan mereka di Washington DC. Dengan luas bangunan mencapai puluhan ribu meter persegi, skala proyek itu dianggap tidak proporsional oleh banyak pihak. Aktivis HAM dan warga Hong Kong yang mengungsi ke Inggris khawatir gedung tersebut akan menjadi pusat represi transnasional untuk memantau dan mengintimidasi para disiden di tanah Inggris.

Kelompok antarparlemen untuk kebijakan China (IPAC) menilai keputusan pemerintah memberikan sinyal yang keliru bagi para pembangkang yang mencari perlindungan di Inggris. Demonstrasi warga juga sempat terjadi di lokasi proyek, di mana para pengunjuk rasa mengungkapkan ketakutan mereka akan potensi pengawasan ketat dari aparat keamanan China yang bertugas di sana, dilansir CNA.

Meski Menteri Steve Reed menyatakan keputusan pemerintah sudah final, jalur hukum masih terbuka bagi para penentang proyek. Warga setempat yang tergabung dalam asosiasi perumahan Royal Mint Court dilaporkan sedang mempertimbangkan upaya judicial review (peninjauan kembali) ke pengadilan. Jika gugatan itu diajukan, pembangunan kantor diplomatik Beijing tersebut berpotensi tertunda lebih lama lagi.