Inggris Siapkan Sanksi Baru untuk Lawan Penyelundup Manusia
Intinya sih...
- Inggris berencana menerapkan sanksi baru terhadap jaringan penyelundup manusia.
- Sanksi dirancang untuk mengganggu aliran uang penyelundup dan dapat dikenakan pada perusahaan dan individu yang terlibat.
- Rencana sanksi akan diterapkan bersamaan dengan kebijakan lain, termasuk pendanaan tambahan untuk Badan Kejahatan Nasional dan Komando Keamanan Perbatasan.
Jakarta, IDN Times - Inggris mengatakan akan menerapkan sanksi baru terhadap jaringan penyelundup manusia pada Rabu (8/1/2025). Sanksi tersebut akan menerapkan pembekuaan aset dan larangan perjalanan.
Sanksi ini dirancang untuk mengganggu aliran uang penyelundup dan dapat dikenakan pada perusahaan dan individu yang terlibat. Langkah ini membutuhkan persetujuan parlemen dan diperkirakan baru mulai berlaku dalam waktu satu tahun.
1. Sanksi sama dengan yang diterapkan pada teroris
Untuk melaksanakan sanksi yang direncanakan pemerintah akan mengajukan undang-undang baru untuk skema tersebut, yang disusun ahli sanksi pemerintah bersama dengan staf penegak hukum dan Kementerian Dalam Negeri.
Banyak penyelundup beroperasi dalam jaringan informal berbasis uang tunai, sehingga sulit untuk menargetkan aset mereka. Namun, jauh lebih mudah untuk memberi sanksi kepada rantai pasokan yang membantu penyelundup, dan perantara yang membantu pencari suaka sampai ke Prancis utara.
"Rencana baru tersebut sangat mirip dengan kewenangan yang telah kami gunakan terhadap teroris, yang memungkinkan kami menyita aset mereka, menghentikan perjalanan mereka, dan menghentikan usaha mereka. Jadi itu merupakan langkah yang sangat penting," kata Perdana Menteri Sir Keir Starmer, dikutip dari BBC.
Starmer mengatakan penyelundup hanya tertarik dengan uang, jadi perlu menghancurkan bisnis tersebut agar kejahatan berkurang.
2. Pemerintah dianggap tidak kredibilitas dalam menangani migrasi Ilegal
Rencana sanksi tersebut akan diterapkan bersamaan dengan kebijakan lain, termasuk pendanaan tambahan untuk Badan Kejahatan Nasional dan Komando Keamanan Perbatasan untuk melakukan lebih banyak penangkapan.
Priti Patel, menteri luar negeri bayangan dari Partai Konservatif mengatakan Partai Buruh tidak memiliki kredibilitas dalam menangani penyelundup manusia. Hal itu karena partai itu menentang hukuman lebih berat dan seumur hidup bagi penyelundup, dan menghapus kebijakan pengiriman pencari suaka ke Rwanda.
Patel memuji pemerintahan sebelumnya dari Konservatif yang membuat undang-undang untuk mengatasi migrasi ilegal dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengadili pelanggar.
3. Penyeberangan ilegal melalui Selat Inggris meningkat
Selat Inggris telah menjadi koridor penyelundupan utama bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau kemiskinan. Banyak migran ingin pindah ke Inggris karena alasan bahasa, ikatan keluarga, atau akses yang dianggap lebih mudah ke suaka dan pekerjaan.
Tahun lalu ada lebih dari 38 ribu orang melakukan penyeberangan ilegal melalui Selat Inggris, naik 25 persen daripada sepanjang 2023, tapi lebih sedikit dari 2022. Lebih dari 70 orang tewas dalam upaya tersebut, menjadikan tahun 2024 sebagai yang paling mematikan sejak jumlah penyeberangan mulai melonjak pada 2018.
Terkait masalah migrasi ilegal, Starmer akan membahas hal tersebut dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pertemuan di dekat London pada Kamis.