Inggris Tawarkan 3 Juta Kewarganegaraan Bagi Warga Hong Kong

Sementara, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan tidak ada batasan atau kuota bagi pengajuan status kewarganegaraan untuk warga Hong Kong. Raab menegaskan pengaturan ini dibuat khusus bagi warga Hong Kong karena kondisi tertentu. 

"Ini juga sesuai dengan komitmen historis yang sudah kami miliki sebelumnya dengan warga Hong Kong," ungkap Raab seperti dikutip dari stasiun berita BBC. 

Ketika berbicara di stasiun televisi ITV, Raab menyadari Tiongkok tidak akan membiarkan dengan mudah warga Hong Kong datang ke Inggris untuk mengajukan permohonan jadi warga negara. Oleh sebab itu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Inggris yakni membuat prosesnya menjadi lebih sederhana. 

Sementara, kantor PM Inggris di Downing Street, London, mengatakan rincian pengaturan ini akan dirilis "pada waktunya." Bagi pemegang paspor BNO di Hong Kong, kata juru bicara PM Inggris, bisa langsung pergi ke sana, dan menghadapi pemeriksaan standar. 

Tak perlu menunggu lama bagi otoritas keamanan di Hong Kong memberlakukan UU itu. Pada (1/7/2020) lalu, polisi Hong Kong menangkap dan menahan sekitar 370 demonstran karena masih memprotes diberlakukannya UU Keamanan Dalam Negeri. Mereka tengah memperingati 23 tahun Hong Kong diserahkan dari Inggris ke Tiongkok. 

Salah satu yang ditahan oleh polisi dengan UU baru yakni seorang pemuda yang membawa bendera dengan tulisan "pro-independence". Di dalam UU baru perbuatan itu bisa disamakan menyuarakan agar Hong Kong pisah dari Tiongkok dan bisa diancam dengan bui seumur hidup. 

Berikut daftar perbuatan yang bisa dikenai sanksi di dalam UU Keamanan Dalam Negeri yang disahkan pada (30/6/2020) lalu: 

• menuntut pemisahan dari Tiongkok
• merendahkan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat
• menggunakan tindak kekerasan atau mengintimidasi orang lain
• berkomplot dengan pasukan asing atau di luar Hong Kong

Menurut pihak-pihak yang tak setuju dengan isi UU tersebut, aturan itu secara efektif menutup peluang untuk melakukan aksi protes dan menyampaikan kebebasan berpendapat. Tiongkok mengklaim ingin memulihkan stabilitas Hong Kong. 

Sementara, Tiongkok geram dengan rencana Pemerintah Inggris yang berencana memberikan status kewarganegaraan bagi Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan London harus mulai melupakan hal yang disebut sebagai mentalitas kolonial. 

Negeri Tirai Bambu juga meminta agar Inggris menghormati fakta Hong Kong telah diserahkan kembali ke Tiongkok. 

Duta Besar Tiongkok untuk Kerajaan Inggris mengatakan pemerintahnya tidak akan membiarkan rencana pemberian kewarganegaraan itu terjadi. Tiongkok menuding Inggris telah melanggar kesepakatan sebelumnya. Mereka juga memperingatkan Beijing akan mengambil tindakan yang seharusnya bila Inggris tetap merealisasikan rencana pemberian kewarganegaraan tersebut. 

"Inggris tidak memiliki kedaulatan, yurisdiksi atau hak supervisi Hong Kong usai menyerahkannya ke Tiongkok," kata Dubes Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming dan dikutip laman Euronews.

Liu menegaskan masalah keamanan nasional di Hong Kong sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tiongkok dan bukan negara asing lainnya.