Intelijen AS Tuduh Tiongkok Palsukan Data Kasus Virus Corona

Dua pejabat mengatakan laporan intelijen Amerika Serikat itu menyimpulkan data pemerintah Tiongkok adalah palsu. Sampai Jumat (3/4), menurut data John Hopkins University, Beijing telah melaporkan lebih dari 82.000 kasus COVID-19, lebih dari 3.300 kematian, dan lebih dari 76.700 pasien sembuh.

Angka tersebut jauh di bawah Amerika Serikat yang saat ini menjadi negara dengan kasus positif dan kematian akibat virus corona terbesar di dunia. Pemerintah Amerika Serikat melaporkan lebih dari 245.000 kasus, 6.500 kematian, serta 9.000 pasien sembuh.

Salah satu yang menguatkan dugaan Tiongkok memalsukan data adalah berubah-ubahnya metodologi penghitungan kasus. Pada Februari, pemerintah menginstruksikan agar orang-orang tanpa gejala tidak dimasukkan ke dalam hitungan meski telah positif virus corona. Baru pada akhir Maret ada lebih dari 1.500 kasus asimtomatik yang ditambahkan.

Muncul juga laporan bahwa pada 14 Februari pemerintah Tiongkok menghapus 108 kematian di Provinsi Hubei dengan alasan "terhitung ganda". Pada 19 Februari, Tiongkok menyarankan Pemerintah Hubei agar hanya melaporkan dua kategori kasus: dikonfirmasi dan diduga. Ini yang membuat kebingungan apakah pasien tanpa gejala harus dihitung atau tidak.

Persoalan kebenaran data di Tiongkok telah menjadi obyek spekulasi sejak lama. Apalagi pemerintah di Beijing acap kali menjadikan suatu persoalan sebagai bagian dari politik, terutama ketika itu akan berdampak terhadap citra negara di mata dunia internasional. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence sendiri berharap Tiongkok bisa lebih terbuka.

"Apa yang tampak terbukti sekarang adalah jauh sebelum dunia mengetahui pada Desember bahwa Tiongkok sedang menghadapinya, dan mungkin satu bulan sebelum itu, bahwa wabah memang terjadi di Tiongkok," ujarnya, dalam sebuah wawancara dengan CNN. 

Pence merujuk kepada laporan yang dikutip harian South China Morning Post bahwa kasus COVID-19 pertama di Tiongkok kemungkinan besar terjadi pada 17 November 2019. Ketika dilacak ke belakang, sejak tanggal tersebut lalu muncul kasus-kasus berikutnya setiap hari.

Per 15 Desember, ada sebanyak 27 orang yang positif terinfeksi. Lima hari sebelum Natal, jumlahnya menjadi 60 orang.

Sedangkan Deborah Birx, pakar kesehatan dari Departemen Luar Negeri yang kini menjadi penasihat Gedung Putih, mengatakan implikasi dari benar atau tidaknya laporan dari Tiongkok berpengaruh besar terhadap asumsi dunia mengenai sifat virus corona. Jika angkanya di bawah kenyataan, publik juga yang akan merugi.

"Komunitas medis menilai -- menginterpretasikan data Tiongkok sebagai berikut: ini masalah serius, tapi [kasusnya] lebih kecil daripada yang dibayangkan siapa pun," kata Birx. "Sebab saya kira kita mungkin kehilangan jumlah data yang signifikan kini setelah kita melihat yang terjadi di Italia dan di Spanyol."

Kedua negara itu menyalip Tiongkok dan kini berada di belakang Amerika Serikat. Berdasarkan data John Hopkins University, ada lebih dari 115.000 kasus COVID-19 di Italia di mana hampir 14.000 meninggal dunia, sedangkan lebih dari 18.000 dinyatakan sembuh. Di Spanyol, ada lebih dari 112.000 kasus dengan 10.000 kematian dan 26.000 sudah sembuh.

Selain Tiongkok, pemerintah dan pakar di negara Barat juga menuding Rusia dan Indonesia telah memalsukan data. EU Observer mengutip Uni Eropa telah menuduh Moscow melakukan "kebohongan secara terang-terangan". Meski berbatasan langsung dengan Tiongkok, Rusia hanya melaporkan lebih dari 3.000 kasus di mana 30 meninggal, sedangkan 235 sembuh.

Indonesia sendiri baru melaporkan kasus COVID-19 pertama pada awal Maret usai sebelumnya pemerintah bergurau bahwa virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan mencemooh pakar kesehatan dari Harvard University yang sejak Februari mempertanyakan kebenaran situasi di Indonesia.

"Secara statistik mustahil kita hanya punya dua kasus," kata Ahmad Utomo dari Stem Cell and Cancer Research Institute kepada Sciencemag, merujuk kepada dua pasien pertama yang positif COVID-19. Menurutnya, kriteria tes pemerintah tidak jelas dan tak transparan. Misalnya, 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan tidak dites walau dikarantina.

Selama kurang lebih satu bulan, pemerintah melaporkan hanya ada sebanyak 7.425 spesimen yang sudah dites. Di saat yang sama, juru bicara penanganan COVID-19 dr. Achmad Yurianto mengungkap pihaknya tak punya catatan soal berapa tes yang dilakukan per hari di seluruh Indonesia.