Invasi atau Operasi Militer Rusia, Apa yang Terjadi di Ukraina?

Sebelum membahas lebih jauh, penting juga untuk mempertanyakan kenapa Putin kekeh menyebut kebijakannya sebagai operasi militer bukan invasi?

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa ada dua versi untuk menjelaskan konflik bersenjata di Ukraina dan masing-masing pihak meyakini bahwa versi mereka adalah yang benar.

Versi pertama adalah operasi militer yang dilancarkan Putin. Menurut Hikmahanto, keputusan Putin tidak bisa lepas dari dilema keamanan terkait rencana Ukraina bergabung dengan NATO. Di samping itu, dari perspektif sejarah, Rusia melihat Ukraina sebagai entitas yang tidak seharusnya berdiri sendiri dan tidak seharusnya dekat dengan Barat.

“Versinya Putin, cara Uni Soviet untuk mengendalikan negara-negara, agar suara di PBB tidak sedikit, selain dengan membentuk Pakta Warsawa, adalah dengan meminta Belarus dan Ukraina untuk menjadi negara. Itu zamannya (Vladimir) Lenin. Itu artinya Rusia melihat Ukraina selalu menjadi bagiannya,” papar dia kepad IDN Times.

“Ke sini-sini, ternyata presidennya itu jadi pro-Barat. Terus Ukraina mau masuk NATO. Nah, Rusia gak suka itu dan Putin sudah bilang kalau kamu macam-macam, saya serang kamu,” tambah dia.

Ketika hubungan Rusia-Ukraina semakin memanas, Putin kemudian mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk pada 22 Februari 2022. Selayaknya negara, Rusia membuat pakta pertahanan dengan pemberontak pro-Rusia yang menjadi penguasa di Donetsk dan Luhansk. Pakta itulah yang menjadi pintu masuk Rusia untuk melancarkan operasi militernya.

“Akhirnya Rusia masuk ke sana, Putin menyerang dengan alasan bahwa mereka (Donetsk dan Luhansk) diserang oleh Ukraina. Maka, dia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, ini diatur mengenai hak membela diri secara kolektif,” kata Hikmahanto.

Agar Donetsk dan Luhansk mendapat jaminan keamanan, Putin menilai keputusan yang tepat adalah de-militerisasi atau melumpuhkan kekuatan militer Ukraina. Hal itu dapat tercapai dengan menghancukan instalasi militer dan menyerang jantung pemerintahan Ukraina, termasuk menangkap Presiden Zelenskyy yang dianggap sebagai dalang kejahatan.

“Intinya dia (Zelenskyy) mau ditangkap, diturunkan, mau diganti dengan presiden yang pro-Rusia. Kejadiannya sama seperti Amerika yang ingin menurunkan Saddam Hussein. Itulah operasi militer versi Rusia,” ujar Hikmahanto.

Di sisi lain, versi kedua, Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai agresi atau invasi.

Selain mengkritik mobilisasi militernya, Ukraina juga mengecam Rusia yang melanggar Perjanjian Minsk, yaitu perjanjian yang mengakui status quo terkait kedudukan Donetsk dan Luhansk.

“Ukraina mengatakan bahwa ada pemberontak yang ingin dicegah agar mereka tidak merdeka. Makanya mereka protes sama Rusia yang malah mengakui,” kata Hikmahanto.

Di tengah silang pendapat yang tak berujung titik temu, menurut Hikmahanto, Ukraina yakin bahwa negara-negara Barat akan membela mereka jika Rusia melakukan invasi. Sayangnya, keyakinan itu tak pernah terwujud.

“Ternyata Amerika Serikat (AS) cs gak datang membantu. Ukraina bukan anggota NATO, sehingga gak punya kewajiban (membantu). AS gak punya juga mandate dari PBB karena di Dewan Keamanan selalu diveto. Akhirnya AS gak masuk-masuk dan Ukraina kini sendirian,” ungkap Hikmahanto.

“Kalau tanpa alasan yang jelas, kemudian suatu negara melakukan serangan, itu adalah invasi atau agresi. Ukraina akhirnya menggunakan Pasal 51 Piagam PBB juga untuk melakukan tindakan balasan,” tambah dia.

Saat ini, terma ‘operasi militer’ atau ‘invasi’ akan menunjukkan posisi negara-negara dalam melihat perang di Ukraina. Jika disebut sebagai ‘operasi militer’, maka mereka pasti mendukung Rusia. Sebaliknya, jika disebut sebagai ‘invasi’ atau ‘agresi’, mereka pasti mendukung Ukraina dan negara-negara Barat.

Merujuk pada fakta-fakta yang terjadi di Ukraina, pakar hukum internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Hutagalung, menyebut tindakan Rusia sebagai invasi.

“Jelas bahwa Rusia menginvasi Ukraina. Pesawat terbang melintasi Ukraina, menjatuhkan bom, pasukan darat, artileri, infrantri semuanya masuk ke Ukraina. Tidak ada dispute bahwa itu adalah invasi Rusia ke Ukraina,” ujar dia kepada IDN Times.

Secara garis besar, ada dua kondisi yang membenarkan suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata atas negara lain. Pertama, ketika suatu negara diserang terlebih dahulu, sehingga mereka melakukan serangan balasan. Kedua, ketika mendapat izin dari Dewan Keamanan PBB.

Dengan kata lain, cara Rusia menggunakan kekerasan di Ukraina atas nama ‘operasi militer spesial’ tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional.

“Jadi gak boleh Rusia mengambil inisiatif sendiri. Katakanlah Rusia ingin melindungi etnis yang sama dengan dia, karena terancam misalnya, dia gak bisa secara voluntarily melindungi orang di negara lain dengan kekerasan,” jelas Irfan.

Irfan juga menyoroti pakta pertahanan yang dibuat antara Rusia dengan pemberontak di Donetsk dan Luhansk. Menurut dia, pakta itu kedudukannya cacat karena deklarasi Donetsk dan Luhansk sarat campur tangan Rusia.

Dia kemudian menjelaskan dua teori pembentukan negara. Teori pertama adalah teori deklaratif dan teori kedua adalah teori konstitutif.

“Anggap saja teori deklaratif adalah teori yang paling menguntungkan bagi negara yang ingin mendeklarasikan diri. Ketika dia deklarasi, ya sudah dia jadi negara. Tapi jangan lupa, dia harus jadi entitas yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lain, mandiri, independen, harus punya wilayah, pemerintahan, dan syarat lainnya,” ungkap Irfan.

“Tapi, kalau lihat bagaimana dua negara baru itu, kan gak lepas tercipta karena intervensi Rusia. Walaupun ada referendum yang membuat mereka memilih keluar dari Ukraina, tapi referendum itu juga menjadi persoalan karena ada intervensi Rusia. Singkatnya, Donetsk dan Luhansk tidak tercipta secara independen, tapi karena intervensi Rusia," imbuhnya.

Dengan kata lain, pakta pertahanan Rusia dengan Donetsk dan Luhansk tidak bisa membenarkan penggunaan kekerasan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

“Karena dua negara itu lahir tidak genuine sebagai suatu negara yang merdeka karena inisiatif sendiri. Proses pendiriannya itu (Rusia) mencampuri, mengintervensi, suatu negara berdaulat, yakni Ukraina,” ungkap Irfan.

Di sisi lain, klaim sejarah yang dilontarkan Putin juga tidak bisa membenarkan pengerahan militer yang telah dimulai sejak Kamis pekan lalu.

“Sebelum Presiden Ukraina pro-Barat, gak ada masalah tuh. Rusia mengakui Ukraina sebagai negara, punya perserikatan Uni Soviet, anggota PBB, punya kedutaan, walaupun dia bekas Uni Soviet. Jadi Ukraina negara berdaulat itu fakta. Tidak bisa karena atas dasar sejarah, Putin kemudian menginvasi Ukraina,” jelas Irfan.