Iran Balas Tetapkan Militer Uni Eropa Sebagai Organisasi Teroris

Ghalibaf merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Penanggulangan Terhadap Deklarasi IRGC sebagai Organisasi Teroris sebagai dasar hukum penetapan status tersebut. Ia memperingatkan bahwa keputusan Brussel justru akan mempercepat marginalisasi peran Eropa dalam tatanan global di masa depan.

"Orang Eropa sebenarnya telah merugikan diri sendiri dan, sekali lagi, melalui kepatuhan buta kepada Amerika, telah memutuskan untuk bertindak melawan kepentingan rakyat mereka sendiri," ujar Ghalibaf, dilansir Al Jazeera.

Suasana sidang parlemen diwarnai aksi simbolis para anggota dewan yang kompak mengenakan seragam hijau militer IRGC. Ruang sidang bergema dengan yel-yel "Matilah Amerika", "Matilah Israel", dan "Memalukan kalian, Eropa" sebagai bentuk solidaritas terhadap korps elit tersebut.

Ghalibaf juga membela peran IRGC yang disebutnya krusial dalam menjaga keamanan nasional dan membantu rakyat saat bencana alam. Menurutnya, serangan politik dari Barat justru akan meningkatkan persatuan dan dukungan publik Iran terhadap Garda Revolusi, dilansir Anadolu Agency.

Eskalasi ini dipicu oleh pengumuman Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang memasukkan IRGC ke daftar teroris pada Kamis sebelumnya. Brussel menilai tindakan represif aparat keamanan Iran dalam menangani gelombang protes tidak bisa dibiarkan tanpa respons tegas dari komunitas internasional.

Demonstrasi di Iran yang bermula dari masalah ekonomi sejak akhir Desember telah berubah menjadi tantangan serius bagi stabilitas pemerintah. Pemerintah bahkan sempat memutus akses internet dan jaringan seluler secara total saat protes mencapai puncaknya.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, mengonfirmasi sedikitnya 6.713 kematian terjadi selama gelombang protes berlangsung di berbagai kota. Di sisi lain, pemerintah Iran mengklaim korban jiwa berada di angka 3.117 orang, dengan 2.427 di antaranya adalah pengunjuk rasa tidak bersalah atau pasukan keamanan yang diserang perusuh.

Jerman langsung mengecam keputusan Teheran melalui Menteri Luar Negeri Johann Wadephul. Ia menyebut pelabelan teroris terhadap militer negara Uni Eropa sebagai tindakan tidak berdasar dan bermuatan propaganda.

Wadephul menegaskan bahwa manuver politik Teheran tidak akan mengubah pendirian Jerman terkait status IRGC. Ia menuduh Teheran mencoba mengalihkan perhatian dunia dari isu pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri.

"Mereka yang menindas protes damai dengan kekerasan, mengeksekusi anggota oposisi, dan menyebarkan teror ke Eropa tidak dapat menangkis kritik dengan taktik pengalihan politik," tegas Wadephul, dilansir Middle East Monitor.

Ketegangan ini terjadi bersamaan dengan tekanan militer dari Washington di mana Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan armada angkatan laut besar ke Timur Tengah. Trump sempat melontarkan ancaman serangan militer, meski belakangan menyebut adanya peluang negosiasi terkait program nuklir Iran.

Menanggapi ancaman tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa serangan AS akan memicu konflik regional yang lebih luas. Kendati demikian, ia menegaskan bangsa Iran tidak akan gentar menghadapi ancaman Trump.