Jakarta, IDN Times - Iran membantah laporan terbaru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dirilis Sabtu (31/5/2025), yang menuding Iran meningkatkan stok uranium hingga mendekati level senjata dan melakukan aktivitas nuklir rahasia.
Teheran menganggap laporan IAEA tersebut bermuatan politis dan hanya mengulang tuduhan yang tidak berdasar. Iran juga menuduh badan pengawas nuklir PBB itu dipengaruhi dokumen palsu dari Israel dalam menyusun temuannya.
Laporan IAEA menyebut Iran telah memiliki 408,6 kilogram uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60 persen per 17 Mei 2025. Jumlah ini naik hampir 50 persen, atau sekitar 133,8 kilogram, dibandingkan laporan Februari.
IAEA menilai volume uranium tersebut secara teknis cukup untuk membuat sembilan hingga sepuluh senjata nuklir. Iran bisa memurnikannya lebih lanjut hingga mencapai tingkat 90 persen, yang merupakan ambang batas untuk senjata nuklir.
Selain itu, IAEA juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dugaan aktivitas nuklir Iran yang tidak dilaporkan sebelumnya. Aktivitas ini diduga melibatkan material nuklir di tiga lokasi yang telah lama diselidiki, yaitu Lavisan-Shian, Varamin, dan Turquzabad.
Iran sendiri selalu menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai. Teheran juga mengklaim telah bekerja sama baik dengan IAEA, termasuk memberi akses dan penjelasan terkait situs yang dipertanyakan.
"Tuduhan IAEA didasarkan pada klaim mengenai beberapa aktivitas dan lokasi yang tidak diumumkan dari puluhan tahun lalu. Iran telah berulang kali menyatakan tidak pernah punya situs atau aktivitas nuklir yang tidak diumumkan," kata Kementerian Luar Negeri dan Organisasi Atom Iran, dilansir Iran International.
Rilis laporan IAEA ini bersamaan dengan berlangsungnya negosiasi nuklir tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Perundingan yang dimediasi Oman tersebut berjalan alot, sementara AS telah menyampaikan proposal ke Iran untuk ditanggapi.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ada kemungkinan AS bersama Inggris, Prancis, dan Jerman akan mendorong dewan IAEA untuk menyatakan Iran melanggar kewajiban nonproliferasi nuklirnya, dilansir Anadolu Agency.
Israel, yang paling keras mengkritik program nuklir Iran, menuduh Teheran berambisi memiliki senjata nuklir. Israel menilai pengayaan uranium tingkat tinggi Iran tidak punya alasan penggunaan sipil.
Sementara itu, IAEA mengaku tidak bisa sepenuhnya memverifikasi program nuklir Iran bersifat damai karena keterbatasan akses.
"Peningkatan signifikan produksi dan akumulasi uranium level tinggi oleh Iran adalah masalah yang sangat serius," ujar Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dikutip BBC.
Ketegangan ini berakar dari sejarah panjang isu nuklir Iran, termasuk kesepakatan JCPOA tahun 2015. Kesepakatan itu membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Namun, AS keluar dari perjanjian itu pada 2018 di masa Presiden Trump dan memberlakukan lagi sanksi berat. Langkah ini mendorong Iran kembali meningkatkan pengayaan uraniumnya.
Iran memperingatkan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi haknya jika laporan IAEA disalahgunakan. Analis menafsirkan ini sebagai kemungkinan Iran akan semakin meningkatkan pengayaan uraniumnya.
Ada kemungkinan kasus Iran akan dirujuk ke Dewan Keamanan PBB, meskipun mungkin baru dibahas pada pertemuan dewan IAEA berikutnya. Sementara itu, Iran juga menuduh sebagian tuduhan terhadapnya berasal dari dokumen yang dicuri Israel pada 2018.
Meskipun situasi memanas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, mengaku setuju kalau senjata nuklir memang berbahaya.
"Jika masalahnya senjata nuklir, ya, kami juga menganggap jenis senjata ini tidak dapat diterima. Kami setuju dengan mereka soal ini," kata Araghchi dalam pidato yang dikutip Al Jazeera.