Jakarta, IDN Times - Iran mendirikan agensi pemerintah bernama Persian Gulf Strait Authority (PGSA) pada Kamis (7/5/2026). Otoritas ini bertugas menyeleksi dan menarik biaya tol dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Teheran berupaya memformalkan kendalinya atas perairan strategis tersebut melalui keberadaan badan ini. PGSA juga menjalankan fungsinya sebagai perantara administratif resmi dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
PGSA memosisikan dirinya sebagai satu-satunya pihak berwenang yang berhak memberikan izin transit di Selat Hormuz. Kapal yang ingin melintas harus menyerahkan formulir Deklarasi Informasi Kapal secara lengkap via email.
Pemilik kapal nantinya juga akan menerima email dari pemerintah Iran mengenai panduan regulasi. Mereka wajib menyesuaikan seluruh prosedur operasional kapal dengan kerangka kerja PGSA untuk mendapat izin melintas.
Dilansir The Hill, PGSA mewajibkan setiap kapal untuk menyerahkan informasi mengenai nama kapal, asal, tujuan, jenis muatan, dan kebangsaan awak. Kebijakan ini selaras dengan seruan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei untuk membangun tatanan baru di kawasan
"Tatanan regional dan global baru berada di bawah strategi Iran yang kuat. Kita akan menggunakan pengaruh penutupan selat untuk mencapainya," kata Mojtaba Khamenei, dilansir CNN.
Amerika Serikat (AS) telah berulang kali mengecam rencana biaya tol Iran di Selat Hormuz. Menurut AS, kebijakan semacam itu melanggar hukum laut internasional.
Teheran dilaporkan menetapkan biaya tol hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp34,7 miliar) per kapal. Departemen Keuangan AS telah melarang warga dan perusahaan kapal untuk membayar pungutan tersebut.
Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pembayar tol. Sebelumnya, AS juga sempat menggagas operasi pengawalan tanpa biaya bernama Project Freedom untuk kapal komersial.
Namun, Presiden AS Donald Trump kemudian menunda inisiatif tersebut pada hari kedua operasi. Penundaan dilakukan untuk memberikan ruang demi mencapai kesepakatan damai dengan Iran.
Iran menentang kehadiran misi keamanan pihak asing di Selat Hormuz. IRGC masih gencar memproyeksikan kekuatan militernya di perairan tersebut untuk mempertahankan kontrol.
Pada Selasa, sebuah kapal peti kemas berbendera Malta bernama CMA CGM San Antonio dilaporkan terkena rudal saat berlayar di Selat Hormuz. Serangan tersebut melukai sejumlah awak dan memaksa kapal untuk mematikan sistem pelacaknya.
Di tengah ketegangan, pakar maritim turut menyuarakan kekhawatiran terhadap nasib para pelaut yang terjebak di kawasan Teluk.
"Para pelaut bukanlah tentara. Mereka adalah warga sipil yang mengemudikan kapal, yang mengelola perdagangan global. Mereka seharusnya tidak terjebak dalam situasi seperti ini," tutur CEO Marisks, Dimitris Maniatis, dilansir CNN.