Iran Peringatkan Inggris-Prancis Tak Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Pemicunya datang dari keputusan Kementerian Pertahanan Inggris yang mengirim kapal perusak HMS Dragon ke kawasan Timur Tengah. Pemerintah Inggris menyatakan pengerahan itu disiapkan untuk misi gabungan internasional demi melindungi jalur pelayaran dagang serta operasi pembersihan ranjau setelah konflik.

Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, mengatakan operasi tersebut disusun bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan baru akan dijalankan setelah perang benar-benar berhenti. Sementara itu, Macron menegaskan Prancis tak berencana mengerahkan kekuatan secara sepihak di Selat Hormuz dan hanya mendukung sistem keamanan yang nantinya dikoordinasikan bersama Iran.

Sekitar 40 negara disebut telah menyatakan persetujuan awal untuk bergabung dalam koalisi Inggris-Prancis tersebut. Kesepakatan prinsip itu muncul setelah pertemuan militer di London pada April lalu.

Selat Hormuz menjadi jalur penting energi dunia karena menyalurkan sekitar seperlima pasokan minyak global. Namun situasinya berubah sejak perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pecah pada 28 Februari 2026, meski gencatan senjata telah berlangsung sejak April.

Iran kemudian menerapkan kebijakan baru terhadap kapal yang melintasi kawasan itu. Pejabat militer Mohammad Akraminia mengatakan kepada kantor berita IRNA bahwa seluruh kapal kini wajib berkoordinasi dengan otoritas Iran sebelum melintas.

"Negara-negara yang mematuhi Amerika Serikat dengan memberlakukan sanksi terhadap Republik Islam Iran pasti akan menghadapi kesulitan menyeberangi selat,” ujarnya, dikutip Euractiv.

Iran menyebut sistem keamanan dan aturan hukum baru tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan ekonomi serta politik mereka.

Amerika Serikat bersama Bahrain mulai menyusun rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Iran kembali membuka akses pelayaran internasional secara bebas. Washington juga menjatuhkan sanksi tambahan dan memperingatkan perusahaan pelayaran supaya tak memberikan pembayaran kepada Teheran demi memperoleh izin melintas.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump ikut menanggapi proposal damai Iran yang meminta penghentian perang di seluruh front, termasuk Lebanon, serta kompensasi kerusakan konflik. Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan tuntutan tersebut tak bisa diterima.

Kondisi di kawasan Teluk masih dinilai rapuh setelah drone tak dikenal terdeteksi terbang di wilayah tersebut. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mengatakan penggunaan Selat Hormuz sebagai alat tawar politik hanya akan memperburuk krisis dan meminta seluruh pihak kembali ke meja mediasi sebelum keadaan lepas kendali.