Israel Akui Tembaki Warga Gaza di Titik Distribusi Bantuan

Dalam penyelidikan internalnya, IDF merinci setidaknya tiga insiden tragis akibat tembakan artileri. Tembakan tersebut mengakibatkan total 30 hingga 40 korban, termasuk beberapa di antaranya meninggal dunia, dilansir Times of Israel.

Pihak militer menjelaskan bahwa tembakan artileri itu bertujuan untuk menghalau warga Palestina yang mendekati zona terlarang di luar area distribusi. Mereka mengklaim, tembakan tidak dimaksudkan untuk menargetkan warga sipil secara langsung.

Seorang pejabat militer menyebut bahwa jatuhnya korban sipil ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebagai tindak lanjut, IDF mengklaim telah menghentikan penggunaan artileri di dekat lokasi-lokasi pembagian bantuan tersebut. IDF berjanji bahwa setiap laporan insiden akan ditindaklanjuti secara serius.

"Laporan insiden yang membahayakan warga sipil sedang diperiksa. Setiap tuduhan penyimpangan dari hukum atau arahan IDF akan diperiksa secara menyeluruh dan tindakan lebih lanjut akan diambil jika diperlukan," kata IDF, dilansir BBC, pada Senin (30/6/2025).

IDF mengumumkan serangkaian perubahan untuk mengatur ulang akses ke pusat-pusat bantuan. Langkah ini mencakup pemasangan pagar baru serta penambahan rambu penunjuk dan peringatan untuk mengatur pergerakan massa.

Pusat distribusi bantuan di area Tel al-Sultan akan ditutup sementara untuk dibangun kembali. Pembangunan ulang bertujuan untuk mengurangi gesekan dengan populasi dan menjamin keamanan pasukan di lapangan.

Israel mengklaim kehadiran pasukannya di sekitar lokasi bantuan diperlukan untuk tujuan keamanan. Alasan utamanya adalah untuk mencegah bantuan kemanusiaan jatuh ke tangan kelompok Hamas. Terkait laporan korban, lembaga bantuan Gaza Humanitarian Foundation (GHF) juga memberikan klarifikasi.

"Saya tidak menyangkal laporan kematian di dekat lokasi bantuan. Namun 100 persen dari korban tersebut dikaitkan berada sangat dekat dengan GHF dan itu tidak benar," ujar Kepala GHF, Johnnie Moore.

Insiden ini menyoroti kontroversi seputar GHF, sistem distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel. PBB menolak untuk bekerja sama dengan GHF karena khawatir sistem mereka melanggar prinsip netralitas.

Kementerian Luar Negeri AS telah mengumumkan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp485 miliar) untuk kelompok tersebut. Israel dan AS berpendapat sistem GHF diperlukan untuk memastikan bantuan tidak dicuri oleh Hamas, sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara terbuka mengkritik model bantuan tersebut.

"Setiap sistem bantuan yang mengarahkan warga sipil yang putus asa ke dalam zona militer secara inheren tidak aman. Skema ini telah membunuh orang-orang," ujar Guterres, dilansir Strait Times.

Menanggapi kritik PBB, Kementerian Luar Negeri Israel menuduh badan itu berupaya mengganggu operasi GHF. Sebelumnya, media Israel mengungkap pengakuan tentara yang diperintahkan menembak warga sipil di titik bantuan. Namun, klaim ini dibantah oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.