Israel Berulang Kali Langgar Gencatan Senjata dan Serang Lebanon

Dengan kehadiran Israel di Lebanon selatan, ribuan orang masih belum dapat kembali ke rumah mereka di desa-desa perbatasan karena militer Israel menembaki orang-orang yang berada terlalu dekat.

Israel kerap melancarkan serangan sesekali, beberapa di antaranya terjadi di sebelah utara Sungai Litani, meski tidak lagi seintensif sebelum gencatan senjata dimulai. Hal ini memicu Hizbullah untuk mengerahkan pasukannya ke arah utara, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata.

Sebuah kelompok pengumpulan data, Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED), mencatat 330 serangan udara dan insiden penembakan yang dilakukan oleh Israel antara 27 November 2024-10 Januari 2025. Serta, 260 peristiwa perusakan properti. ACLED juga mencatat satu serangan yang dilakukan oleh Hizbullah sejak gencatan senjata dimulai.

"Hizbullah pada dasarnya menahan diri dari kekerasan, tidak ada serangan langsung di tanah Israel sejak gencatan senjata berlaku, kecuali satu serangan pada 2 Desember terhadap situs Rwayset Al Alam milik Israel di wilayah pendudukan yang kami kodekan sebagai Suriah," kata Ameneh Mehvar dari ACLED.

Konflik antara Israel-Hizbullah, dimulai pada 8 Oktober 2023, ketika kelompok Lebanon tersebut melancarkan serangan sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas di Gaza yang sedang diserang Israel.

Israel kemudian meningkatkan serangannya terhadap Lebanon pada September 2024. Akibatnya, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas pada 27 September. Serangan Israel telah membunuh sekitar 4 ribu orang di Lebanon sejak Oktober 2023.

Israel berdalih bahwa Hizbullah juga gagal memenuhi persyaratan gencatan senjata. Pada Januari, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Hizbullah belum mundur ke utara Sungai Litani, yang terletak di Lebanon selatan.

"Jika kondisi ini tidak terpenuhi, tidak akan ada kesepakatan dan Israel akan dipaksa bertindak sendiri, guna memastikan kembalinya penduduk utara ke rumah mereka dengan selamat," kata Katz.

Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan bahwa Hizbullah telah mematuhi perjanjian gencatan senjata. Meski begitu, pihaknya tidak mengatakan secara spesifik apakah kelompoknya telah sepenuhnya menarik diri dari selatan. 

Pada Sabtu (9/2/2025), Presiden Lebanon Joseph Aoun menandatangani dekrit untuk pembentukan pemerintahan baru yang mencakup 24 menteri. Ia mengonfirmasi bahwa para anggota pemerintahan yang baru tidak berafiliasi dengan partai-partai politik dan bekerja untuk melayani semua warga Lebanon demi mencapai kepentingan negara.

Aoun juga menyatakan kepuasannya atas pembentukan pemerintahan, mengucapkan selamat kepada pemerintahan Perdana Menteri Nawaf Salam dan para menteri. Ia menuturkan bahwa pembentukan Pemerintahan Reformasi dan Penyelamatan didasarkan pada kriteria yang telah disepakati dengan Salam.

"Pemilihan para menteri didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan spesialisasi, di samping reputasi mereka yang baik. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggota pemerintah kohesif, bersatu, dan bekerja sebagai sebuah tim yang kuat untuk mencapai harapan-harapan yang diberikan oleh rakyat Lebanon untuk hari esok yang lebih baik," ungkapnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Pemerintahan baru dibentuk setelah lebih dari dua tahun kabinet sementara berada di tengah pertikaian politik dan keruntuhan ekonomi di negara itu. Kabinet baru ini menjadi pemerintahan penuh pertama Lebanon sejak 2022.