Israel Gabung BoP, Kemlu RI: Bukan Berarti Normalisasi Hubungan!

Dalam pernyataannya, Yvonne menekankan, keikutsertaan Indonesia di BoP tidak berkaitan dengan pengakuan atau legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.

“Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” ujarnya kepada IDN Times lewat pesan singkat, Kamis (12/2/2026).

Ia juga menegaskan masuknya negara mana pun ke dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip Indonesia. “Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, di BoP maupun di berbagai forum internasional lainnya, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil serta menekankan kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara,” tuturnya.

Israel resmi bergabung dengan Board of Peace setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani dokumen aksesi di Washington. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu bertemu Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Usai pertemuan dengan Rubio di Blair House, Netanyahu mengumumkan langkah tersebut melalui akun X resminya.

“Bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS @marcorubio di Blair House di Washington. Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian.’ Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat,” tulis Netanyahu.

Setelah itu, Netanyahu juga membahas isu Iran dalam pertemuannya dengan Presiden Trump.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November memberikan kewenangan kepada dewan dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Gencatan senjata di Gaza sendiri dimulai pada Oktober 2025 berdasarkan rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina Hamas, meski situasinya disebut masih rapuh.

Dalam rencana tersebut, Dewan Perdamaian dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian menyatakan dewan itu, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global.

Pertemuan perdana BoP dijadwalkan pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza. Presiden RI Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri pertemuan tersebut.

Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai langkah Trump memimpin dewan yang mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel juga diperkirakan akan memicu kritik lanjutan karena dewan tersebut tidak menyertakan perwakilan Palestina.

Sementara itu, Indonesia menyatakan akan memanfaatkan keanggotaannya untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara,” kata Yvonne.