Israel Sanksi Media Haaretz yang Kritis Terhadap Pemerintah  

Sanksi ini muncul setelah pernyataan kontroversial penerbit Haaretz, Amos Schocken, dalam sebuah konferensi di London.

Schocken menyebut pemerintahan Netanyahu telah menerapkan rezim apartheid yang kejam terhadap rakyat Palestina. Dia juga menggunakan istilah pejuang kebebasan Palestina yang kemudian menuai kecaman dari publik Israel karena dianggap merujuk pada Hamas.

Kritik keras dari masyarakat Israel membuat Schocken mengklarifikasi pernyataannya.

"Aksi teror tidak dapat dibenarkan, meski dilakukan oleh kelompok yang memperjuangkan kebebasan," kata Schocken.

Proposal sanksi diajukan Karhi tanpa melalui prosedur normal. Kantor Jaksa Agung Israel bahkan tidak mengetahui adanya rencana pengajuan proposal ini dalam rapat kabinet mingguan. Akibatnya, tidak ada pendapat hukum yang biasanya diperlukan sebelum pengambilan keputusan.

Langkah Karhi ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya. Setahun lalu, dia sudah mengajukan proposal serupa yang bertujuan menghentikan langganan Haaretz oleh pegawai negara, seperti personel militer, polisi dan perusahaan milik negara.

Melalui lamannya, Haaretz memberikan tanggapan keras atas sanksi tersebut. Media ini menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan pemerintah. Pihaknya menolak berubah menjadi sekadar penyebar pesan-pesan yang disetujui pemerintah.

Pihak Haaretz membandingkan tindakan Netanyahu dengan pemimpin yang dianggap otoriter seperti Presiden Rusia, Vladimir Putin. Netanyahu dinilai berusaha membungkam media independen yang kritis terhadap kebijakannya.

Posisi Haaretz sebagai media kritis terhadap pemerintah terlihat dari liputan-liputannya. Media ini gencar melakukan investigasi dugaan pelanggaran oleh pejabat senior dan angkatan bersenjata Israel. Haaretz juga vokal mendukung gencatan senjata demi pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza.

Federasi Jurnalis Internasional menyatakan keprihatinan atas sanksi ini. Organisasi ini menilai pemerintah Israel berusaha membatasi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Pemerintah Israel mengklaim masih mendukung kebebasan pers.

"Kami mendukung pers bebas dan kebebasan berekspresi, namun juga kebebasan pemerintah memutuskan tidak mendanai hasutan terhadap negara Israel," ujar Kantor Menteri Komunikasi Karhi.

Pembatasan terhadap Haaretz bukan kasus pertama. Pada Mei lalu, pemerintah Israel menutup kantor Al Jazeera. Netanyahu menyebut media Qatar itu sebagai saluran hasutan yang mengancam keamanan nasional Israel.

Ruang kritik di Israel dinilai semakin menyempit, tidak hanya bagi media Palestina tetapi juga media Israel.  Para pengamat melihat sanksi terhadap Haaretz sebagai bagian dari tren otoritarianisme.

Mairav Zonszein, analis senior International Crisis Group, menilai pemerintahan Netanyahu semakin gencar menekan berbagai bentuk pandangan yang berbeda dari narasi resmi pemerintah.