Israel Siapkan Rencana Bagi Warga Palestina yang Ingin Tinggalkan Gaza

Trump memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa AS dapat memiliki Gaza dalam jangka panjang dan merelokasi warga Palestina ke tempat lain selama proses pembangunan kembali berlangsung. 

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, berusaha mengklarifikasi pernyataan Trump. Ia menjelaskan bahwa presiden berkomitmen membangun kembali Gaza, tetapi tidak berencana mengirim pasukan AS ke wilayah itu.

Organisasi Hak Asasi Manusia (HRW) mengecam pernyataan Trump, menyebut rencana tersebut sebagai bentuk pengusiran paksa yang bertentangan dengan hukum internasional.

Sejak 2007, Israel dan Mesir menerapkan blokade ketat yang membatasi pergerakan warga Gaza. Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 semakin memperburuk situasi, membuat warga semakin sulit meninggalkan wilayah tersebut.

Dilansir The Guardian, Katz juga meminta negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, yang telah mengakui Palestina sebagai negara, untuk menerima warga Gaza yang ingin bermigrasi.

Namun, Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, menolak permintaan ini. Ia menyatakan bahwa Gaza adalah tanah milik rakyat Palestina dan harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Usulan relokasi mendapat reaksi keras dari warga Gaza. Banyak yang menolak meninggalkan wilayah mereka, meskipun perang terus berlanjut.

Warga Khan Younis, Abu Saad Al-Daada, mengatakan bahwa mereka telah bertahan selama lebih dari 1 tahun perang dan tidak akan pergi begitu saja.

“Kami telah melewati perang dan tidak meninggalkan negara kami. Apakah sekarang kami harus pergi?” kata Daada kepada NBC News.

Sementara itu, Trump menyatakan di media sosial bahwa setelah perang berakhir, Gaza akan diserahkan kepada AS dan warganya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bagi banyak warga Palestina, rencana ini mengingatkan pada Nakba 1948, ketika sekitar 700 ribu orang diusir dari tanah mereka setelah pembentukan Israel.