Israel Tolak Ide Negara Palestina dalam Rencana AS untuk Gaza

Menjelang pemungutan suara DK PBB, Netanyahu menegaskan penolakannya tidak berubah. Menurutnya, pembentukan negara Palestina justru akan memberi hadiah kepada Hamas.

"Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah. Gaza akan didemiliterisasi dan Hamas akan dilucuti, dengan cara mudah atau sulit. Saya tidak butuh penegasan, cuitan, atau ceramah dari siapa pun," kata Netanyahu, dilansir The Straits Times.

Netanyahu sendiri sedang menghadapi tekanan dari sekutu koalisi sayap kanan ultra-nasionalisnya. Beberapa tokoh seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Netanyahu untuk segera mengambil sikap tegas terhadap draf ini. Pemerintahan Netanyahu terancam jatuh jika sekutu sayap kanannya mencabut dukungan.

"Segera rumuskan tanggapan yang tepat dan tegas agar seluruh dunia tahu bahwa negara Palestina tidak akan pernah berdiri di tanah air kami," desak Smotrich.

AS mendorong draf resolusi ini untuk memberikan mandat PBB bagi pemerintahan dan pasukan keamanan internasional (ISF) sementara di Gaza. Israel dilaporkan melakukan upaya hingga menit-menit terakhir untuk mengubah kata-kata dalam draf resolusi tersebut. Pejabat Israel dan ajudan Netanyahu mengadakan diskusi intensif dengan tim AS untuk melunakkan bahasa resolusi tersebut.

Draf ini memasukkan gagasan penentuan nasib sendiri Palestina, sebagai respons terhadap tekanan dari negara-negara Arab dan Muslim yang diharapkan menyumbang pasukan ke ISF. Namun, Israel menilai Otoritas Palestina tidak akan mampu memenuhi persyaratan reformasi yang tercantum dalam rencana Trump.

Washington dinilai menolak permintaan Israel karena khawatir kehilangan dukungan suara yang dibutuhkan.

"AS telah bekerja keras untuk mengumpulkan suara, dan mereka berhasil mendapatkannya. Menurut mereka, perubahan yang diinginkan Israel justru dapat meruntuhkan mayoritas tersebut. AS kemungkinan besar tidak akan setuju untuk mengubahnya," ujar seorang pejabat Israel kepada Ynet.

Penolakan juga datang dari faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas. Mereka menolak rencana pengerahan pasukan internasional, menyebutnya sebagai pendudukan lain di tanah Palestina.

Kelompok-kelompok ini juga menolak adanya referensi dalam proposal AS mengenai pelucutan senjata di Gaza. Mereka mendesak Aljazair, yang merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, untuk menolak rencana yang diusulkan oleh AS.

Di sisi lain, Rusia telah mengedarkan resolusi tandingan untuk menyaingi versi AS. Proposal tandingan Rusia menawarkan bahasa yang lebih kuat dalam mendukung pembentukan negara Palestina. Rusia menyatakan Tepi Barat yang diduduki dan Gaza harus menjadi satu negara di bawah kendali Otoritas Palestina, dilansir Al Jazeera.