Israel Tolak Delegasi Kanada Masuk ke Tepi Barat
- Anggota delegasi bantah ancaman terhadap keselamatan publik
- Israel sebut delegasi tiba tanpa koordinasi sebelumnya
- Pemerintah Kanada diminta jatuhkan sanksi terhadap Israel
Jakarta, IDN Times - Israel menolak delegasi Kanada masuk ke Tepi Barat yang diduduki pada Selasa (16/12/2025) dengan alasan menimbulkan risiko terhadap keselamatan publik. Padahal, kelompok tersebut sebelumnya telah mengantongi izin perjalanan dari Israel.
Dilansir dari Al Jazeera, delegasi yang berjumlah 30 orang, termasuk enam anggota parlemen Kanada, dipulangkan ke Yordania melalui Jembatan King Hussein (Allenby), yang menghubungkan Yordania dengan Tepi Barat, setelah menjalani pemeriksaan selama berjam-jam.
Para delegasi tersebut dijadwalkan bertemu dengan anggota komunitas Palestina untuk membahas realitas sehari-hari di Tepi Barat, di mana warga menghadapi peningkatan kekerasan dari militer dan pemukim Israel. Selain itu, mereka juga berencana bertemu dengan keluarga Yahudi yang terdampak konflik.
“Perkembangan ini sangat meresahkan dan mengecewakan. Otoritas Israel telah mengeluarkan izin perjalanan elektronik untuk semua anggota delegasi, tapi pengamat yang sah, termasuk pejabat terpilih Kanada, akhirnya dilarang masuk dengan alasan ‘ancaman terhadap keselamatan publik,'" kata Ketua Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM), Stephen Brown, dalam pernyataannya.
1. Anggota delegasi bantah mereka menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik
Jenny Kwan, salah seorang anggota parlemen Kanada dalam delegasi tersebut, mempertanyakan apakah pengakuan Kanada terhadap negara Palestina turut berkontribusi terhadap keputusan Israel untuk menolak masuk rombongan itu.
Kanada, yang selama ini dikenal sebagai pendukung Israel, memicu kemarahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah bergabung dengan beberapa negara Eropa untuk mengakui negara Palestina pada September lalu. Pengakuan ini muncul setelah berbulan-bulan protes massal di Kanada dan negara-negara Barat lainnya yang menuntut diakhirinya perang genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 70 ribu warga Palestina sejak Oktober 2023.
“Bagaimana bisa anggota parlemen dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan publik? Bagaimana mungkin organisasi masyarakat sipil yang melakukan pekerjaan kemanusiaan dianggap sebagai masalah keamanan?” kata Kwan.
Ia juga mengungkapkan bahwa seorang anggota parlemen perempuan lainnya bahkan diperlakukan kasar oleh petugas perbatasan Israel.
“Dia didorong—bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali—oleh petugas perbatasan di sana. Seorang anggota parlemen diperlakukan seperti itu—kalau ini terjadi pada orang biasa, apa lagi yang mungkin terjadi?” tuturnya.
2. Israel sebut para delegasi Kanada tiba tanpa koordinasi sebelumnya
Badan militer Israel yang mengawasi urusan di wilayah Palestina yang diduduki, COGAT, mengatakan kepada CBC News bahwa para delegasi tersebut tiba di Jembatan King Hussein tanpa koordinasi sebelumnya. Pihaknya juga menyebutkan bahwa mereka tersebut ditolak masuk karena alasan keamanan.
Namun, para delegasi mengatakan telah mengajukan permohonan dan menerima izin Israel Electronic Travel Authorization sebelum mencapai perbatasan. Kwan juga mengatakan bahwa pemerintah Kanada telah memberi tahu Israel sebelumnya mengenai rencana kedatangan mereka.
Dalam email yang dikirimkan kepada Toronto Star, pemerintah Israel mengatakan bahwa sebagian besar dana dari penyelenggara perjalanan tersebut, Canadian Muslim Vote, berasal dari Islamic Relief Canada. Organisasi ini merupakan cabang dari Islamic Relief Worldwide, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Israel.
Dilansir dari Anadolu, Islamic Relief Canada tidak tercatat sebagai organisasi teroris di Kanada. Organisasi tersebut bahkan telah menerima hibah dari pemerintah untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di luar negeri.
3. Pemerintah Kanada diminta jatuhkan sanksi terhadap Israel
Kelompok advokasi Warga Kanada untuk Keadilan dan Perdamaian di Timur Tengah (CJPME) turut mengecam keputusan Israel yang memblokir delegasi Kanada. Mereka mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi diplomatik terhadap pemerintah Israel dan mengusir duta besar negara itu sebagai balasan.
“Israel adalah kekuatan pendudukan yang tidak sah di Palestina, dan jelas tidak memiliki hak untuk melarang masuknya anggota parlemen Kanada ke negara itu,” kata presiden CJPME, Yara Shoufani, dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, juga menyatakan bahwa kementerian telah berkomunikasi dengan delegasi tersebut, dan menyampaikan keberatannya terkait perlakuan buruk Israel terhadap warganya yang mencoba menyeberang.
Israel mengendalikan seluruh pos perbatasan menuju Tepi Barat yang diduduki, dan secara rutin menolak masuk warga asing yang dianggap mengkritik kebijakan Israel dan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina.
