Israel Tolak Komposisi Dewan Perdamaian Gaza Usulan Trump, Kenapa?

Menteri keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich mengkritik Netanyahu karena gagal mencaplok Gaza dan mendirikan permukiman Israel yang baru di sana. Menurutnya, Netanyahu seharusnya mendirikan pemerintahan militer di wilayah kantong Palestina tersebut untuk mendorong imigrasi dan pemukiman, serta memastikan keamanan Negara Zionis itu selama bertahun-tahun.

Pada Minggu (18/1/2026), Smotrich menentang rencana yang didukung AS untuk memasukkan Turki dalam pemerintahan pascaperang di Gaza. Dia mengatakan bahwa Netanyahu harus tegas dalam hal ini, bahkan jika hal itu menimbulkan perselisihan dengan Washington yang merupakan sekutu dekatnya

"Negara-negara yang menginspirasi Hamas tidak dapat menjadi negara yang menggantikannya. Mereka yang mendukungnya dan terus menampungnya bahkan sekarang tidak akan diberikan pijakan di Gaza," kata Smotrich.

Dewan Perdamaian usulan Trump telah merilis pernyataan misi, yang menjabarkan prioritas dan tujuan utamanya. Komisaris Jenderal Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NGAC), Ali Shaath, mengatakan bahwa badan teknokratis tersebut akan berupaya memulihkan layanan inti dan membina masyarakat yang berakar pada perdamaian.

"Di bawah bimbingan Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Presiden Donald J Trump, dan dengan dukungan serta bantuan dari Perwakilan Tinggi untuk Gaza, misi kami adalah membangun kembali Jalur Gaza bukan hanya dalam infrastruktur tetapi juga dalam semangat," kata Shaath, dikutip dari Al Jazeera.

Shaath, yang juga mantan wakil menteri Otoritas Palestina (PA), mengatakan badan tersebut akan fokus pada pembentukan kendali keamanan di Jalur Gaza, yang lebih dari setengahnya masih berada di bawah kendali langsung Israel, serta memulihkan layanan dasar yang hancur selama perang.

NGAC akan beroperasi dengan standar integritas dan transparansi tertinggi untuk membentuk ekonomi produktif yang mampu menggantikan pengangguran dengan kesempatan bagi semua. Shaath mengatakan, komite tersebut akan merangkul perdamaian dan berupaya mengamankan jalan menuju hak-hak Palestina yang sejati dan penentuan nasib sendiri.

Hamas mengkritik susunan Dewan Perdamaian yang disebutnya sesuai dengan kriteria Israel dan ditujukan untuk melayani kepentingan pendudukan. Milisi perlawanan Palestina itu menganggapnya sebagai indikator jelas dari niat buruk yang sudah ada sebelumnya terkait implementasi ketentuan perjanjian gencatan senjata, dikutip Deutsche Welle.

Selain itu, terdapat skeptisisme yang meluas dari warga Palestina mengenai seberapa besar otonomi yang akan dimiliki badan tersebut. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh kehadiran pendukung setia Israel, dan kurangnya perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian dan dewan eksekutif Gaza.

Beberapa warga Palestina juga khawatir bahwa pendekatan teknokratis NGAC dapat mengabaikan persoalan politik utama, seperti pembentukan negara Palestina di masa depan dan pengakhiran pendudukan Israel. Pengabaian tersebut menjadi kekhawatiran karena lembaga itu fokus pada pembangunan ekonomi dan peluang investasi dari luar negeri.