Trump Resmi Bentuk Dewan Perdamaian Gaza
- Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza
- Dewan ini akan mengawasi pemerintahan teknokratis Palestina, proses demiliterisasi, dan rekonstruksi Gaza
- AS lanjutkan pembicaraan gencatan senjata fase dua
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi membentuk Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace), sebuah badan internasional yang akan mengawasi masa transisi pascaperang di wilayah tersebut. Pembentukan dewan ini diumumkan Trump melalui unggahan di platform Truth Social, pada Kamis (15/1/2026).
Trump menyebut, Dewan Perdamaian sebagai badan paling prestisius yang pernah dibentuk untuk menangani konflik internasional. Dewan ini akan memegang peran sentral dalam mengawasi pemerintahan teknokratis Palestina, proses demiliterisasi, hingga rekonstruksi Gaza.
Pembentukan Dewan Perdamaian terjadi di tengah dimulainya fase kedua gencatan senjata Gaza, yang mengalihkan fokus dari penghentian kekerasan menuju pembentukan tata kelola sipil dan stabilisasi keamanan jangka menengah.
1. Dewan Perdamaian Gaza ditunjuk Trump
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa DEWAN PERDAMAIAN telah dibentuk,” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip dari CNN, Jumat (16/1/2026).
Trump menambahkan, daftar anggota Dewan Perdamaian akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menekankan badan tersebut akan menjadi dewan paling bergengsi di dunia.
“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun,” lanjutnya.
Dalam struktur yang diumumkan, Trump akan menjabat sebagai Ketua Dewan Perdamaian. Dewan ini akan mengawasi langsung pemerintahan teknokratis Palestina selama masa transisi di Gaza.
2. Komite Nasional untuk Administrasi Gaza juga terbentuk
Pembentukan Dewan Perdamaian menyusul pengumuman dilahirkannya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah pemerintahan teknokratis Palestina beranggotakan 15 orang yang akan mengelola Gaza pascaperang.
Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, sesuai mandat yang telah disepakati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui resolusi pada 17 November lalu.
Resolusi DK PBB itu juga memberi kewenangan kepada Dewan Perdamaian untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), yang bertugas membantu pengamanan Gaza serta melatih unit kepolisian Palestina.
“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintah Teknokrat Palestina yang baru diangkat, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisinya. Para pemimpin Palestina ini berkomitmen teguh pada masa depan yang damai,” tulis Trump dalam pernyataan terpisah.
3. AS lanjutkan pembicaraan gencatan senjata fase dua
Gencatan senjata Gaza resmi memasuki fase kedua pada Rabu (14/1/2026). Utusan Khusus Trump, Steve Witkoff, menyatakan fase ini akan difokuskan pada demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi.
“Hari ini, atas nama Presiden Trump, kami mengumumkan peluncuran Fase Dua dari Rencana 20 Poin Presiden untuk Mengakhiri Konflik Gaza,” ujar Witkoff melalui unggahan di X.
Trump menyebut, kelanjutan gencatan senjata dimungkinkan karena bantuan kemanusiaan telah masuk ke Gaza dalam jumlah besar selama fase pertama. Namun, berbagai laporan menyebutkan distribusi bantuan masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sedikitnya 451 orang tewas sejak gencatan senjata resmi berlaku. Kekerasan oleh pasukan Israel juga dilaporkan masih terjadi.
Di sisi lain, warga Palestina menegaskan perdamaian hanya dapat terwujud jika Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza, tuntutan yang hingga kini ditolak Israel. Sementara itu, Hamas menyatakan pelucutan senjata, yang menjadi bagian dari rencana perdamaian, tidak dapat diterima.
