Trump Ajak Erdogan hingga Milei Gabung Dewan Perdamaian Gaza
- Presiden Argentina Javier Milei menerima undangan Trump, sementara Turki dan Mesir masih mempertimbangkan keputusan mereka.
- Trump mengklaim Dewan Perdamaian Gaza sebagai badan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk dengan struktur yang kuat.
- Israel menentang komposisi anggota dewan tersebut, khususnya keterlibatan Turki dan Erdogan, serta mengancam akan melanjutkan perang jika Hamas tidak dilucuti.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Presiden Argentina Javier Milei, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace). Langkah tersebut merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian Trump untuk pembangunan kembali wilayah Palestina itu.
Gedung Putih telah mengirimkan undangan resmi kepada para pemimpin negara sebagai upaya membentuk badan internasional yang akan mengawasi pemerintahan sementara serta rekonstruksi Gaza. Namun, inisiatif ini langsung menuai reaksi beragam dari komunitas internasional.
1. Javier Milei terima tawaran, Turki dan Mesir masih mengkaji
Presiden Argentina Javier Milei menjadi pemimpin negara yang paling cepat merespons positif ajakan Trump. Ia merasa terhormat menerima undangan untuk menjadi anggota pendiri Dewan Perdamaian Gaza dan langsung membagikan surat tawaran tersebut ke publik melalui media sosial.
“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menerima undangan malam ini bagi Argentina untuk bergabung, sebagai Anggota Pendiri, di Dewan Perdamaian, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Presiden Trump untuk mempromosikan perdamaian abadi di wilayah yang dilanda konflik, dimulai dengan Jalur Gaza,” ungkap Milei, dilansir The Hill pada Sabtu (17/1/2026).
Sementara itu, juru bicara kepresidenan Turki, Burhanettin Duran, mengonfirmasi bahwa Erdogan juga diundang sebagai anggota pendiri. Ankara belum memberikan keputusan final, tetapi Erdogan dilaporkan kemungkinan akan bergabung.
Di sisi lain, Mesir mengambil sikap lebih hati-hati. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan Kairo sedang meninjau undangan untuk Presiden Sisi. Selain nama-nama di atas, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga telah menerima tawaran untuk berpartisipasi dalam dewan itu.
2. Trump klaim dewan bentukannya paling bergengsi di dunia
Dalam pernyataan di media sosialnya, Trump mengklaim badan baru bentukannya itu sebagai dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk. Trump disebut berambisi menciptakan koalisi negara-negara dengan mandat yang lebih luas untuk membangun perdamaian abadi di Timur Tengah.
Struktur dewan tersebut akan didukung oleh Dewan Eksekutif yang diisi oleh lingkaran terdekat Trump dan tokoh berpengaruh. Nama-nama seperti menantu Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair ditunjuk untuk mengurus aspek investasi serta hubungan luar negeri.
Selain itu, Dewan Perdamaian Gaza akan membawahi komite teknokrat Palestina yang bertugas mengelola layanan sipil sehari-hari. Operasional di lapangan rencananya bakal didukung oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh Jenderal Jasper Jeffers, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Tujuan jangka panjang dari rencana Trump adalah demiliterisasi penuh dan pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat perang. Namun, Hamas sendiri diketahui masih menguasai sebagian wilayah dan menolak untuk dilucuti.
3. Israel protes susunan Dewan Perdamaian Gaza
Rencana besar Trump langsung dikritik oleh sekutu utamanya sendiri, Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyuarakan keberatan terhadap komposisi anggota dewan tersebut dan menyebut penunjukan itu bertentangan dengan kebijakan keamanan Israel.
Sumber diplomatik mengungkap, kemarahan Tel Aviv terutama dipicu oleh keterlibatan Turki dan Erdogan dalam badan pengawas Gaza. Israel sendiri memang kerap menolak peran Turki di wilayah tersebut, dan penunjukan itu dinilai dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintahan Netanyahu.
Di tengah manuver diplomatik tingkat tinggi ini, situasi di jalur Gaza masih memanas. Israel mengancam akan melanjutkan perang jika pasukan internasional gagal melucuti Hamas. Sementara itu, warga Palestina khawatir dewan itu hanya akan menjadi bentuk dominasi asing karena kurangnya representasi lokal.
