Italia Tolak Gabung Board of Peace karena Terganjal Konstitusi

Penolakan Italia berpusat pada Pasal 11 Konstitusi yang mengatur soal kedaulatan negara dalam organisasi internasional. Pasal 11 hanya mengizinkan Italia bergabung dalam organisasi yang menjunjung prinsip kesetaraan.

Dalam piagam pendiriannya, Dewan Perdamaian menempatkan Donald Trump sebagai ketua permanen tanpa batas waktu. Posisi tersebut memberikan Trump hak veto serta otoritas tunggal dalam menafsirkan aturan main organisasi.

PM Meloni sebelumnya sempat berupaya melakukan negosiasi ulang terkait konfigurasi dewan tersebut dalam pertemuan di Roma. Meloni meminta agar struktur organisasi diubah untuk memenuhi standar hukum Eropa.

"Kami tidak dapat berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena ada batasan konstitusional. Hal ini tidak dapat diatasi dari sudut pandang hukum," ungkap Tajani, dilansir The New Arab.

Dewan Perdamaian yang pertama kali diperkenalkan Trump pada Forum Ekonomi Dunia di Davos ini menjadwalkan pertemuan perdana di Washington DC pada 19 Februari 2026. Agenda utama pertemuan mencakup penggalangan dana rekonstruksi Jalur Gaza serta strategi pelucutan senjata kelompok Hamas.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang merupakan sekutu dekat Trump di Eropa, memastikan kehadirannya. Israel juga akhirnya melunak terkait keanggotaan rival regionalnya seperti Turki dalam dewan tersebut.

Hingga saat ini, sekitar 20 hingga 26 negara tercatat telah menandatangani piagam, termasuk mediator konflik seperti Qatar dan Mesir. Namun, sekutu utama AS di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris menunjukkan keraguan serupa dengan Italia dan belum menyatakan kesediaan bergabung.

Selain besarnya kekuasaan Trump, kritikus juga menyoroti adanya biaya keanggotaan yang sangat tinggi dalam BoP. Kursi permanen di dewan tersebut dibanderol senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,8 triliun).

Meski tidak akan bergabung dalam struktur formal BoP, Roma tetap berkomitmen untuk ikut serta dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Setelah bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance di Milan, Tajani menawarkan bantuan alternatif berupa pelatihan bagi kepolisian Palestina untuk menjaga keamanan Gaza.

Pembentukan BoP sendiri telah memicu kekhawatiran global akan tergerusnya peran lembaga multilateral yang sudah mapan. Pengamat menilai mandat Dewan Perdamaian terlalu luas dan secara langsung menyaingi peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga ketertiban dunia.

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sempat mengecam pembentukan BoP.

"Tanggung jawab dasar bagi perdamaian dan keamanan internasional terletak pada PBB, terletak pada Dewan Keamanan," ujar Guterres, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyebut proyek ambisius ini kemungkinan dipersiapkan sebagai warisan politik utama Trump. Dewan ini diprediksi akan menjadi kendaraan politik Trump untuk tetap relevan di panggung dunia setelah masa jabatannya berakhir pada Januari 2029.