Pemerintah Harus Rasional Soal Bayar Rp17 Triliun untuk Board of Peace
- Skala Rp17 Triliun dinilai tak proporsionalDino menyebut besaran tersebut jauh melampaui standar kontribusi Indonesia selama ini, setara dengan 500 kali iuran tahunan untuk Sekretariat ASEAN dan dua kali lipat dari anggaran Kementerian Luar Negeri.
- Palestina tidak pernah meminta Rp17 TriliunDino menegaskan tidak ada permintaan resmi dari pihak Palestina kepada Indonesia. Mereka lebih membutuhkan dukungan moral, politik, dan diplomatik daripada dana sebesar itu.
- Risiko Board of Peace menabrak kepentingan nasionalDino menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang belum memungkinkan kontribusi sebesar itu. Ia juga mengingatkan agar Indonesia
Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyampaikan pandangannya terkait wacana kontribusi Indonesia sebesar Rp17 triliun kepada Board of Peace. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat menilai rencana tersebut secara rasional dan jernih, dengan mempertimbangkan skala, manfaat, serta risikonya bagi kepentingan nasional.
Menurut Dino, angka Rp17 triliun bukanlah nominal kecil dalam konteks diplomasi Indonesia. Ia menilai besaran tersebut sangat tidak lazim jika dibandingkan dengan sejarah kontribusi Indonesia terhadap organisasi internasional.
“Untuk diplomasi Indonesia, Rp17 triliun itu adalah angka yang sangat fantastis,” kata Dino dalam pernyataannya, dalam video Instagram.
Ia juga menekankan, sepanjang sejarah Indonesia belum pernah membayar dana sebesar itu untuk bergabung atau berpartisipasi dalam organisasi internasional mana pun.
1. Skala Rp17 Triliun dinilai tak proporsional
Dino memaparkan, besaran Rp17 triliun jauh melampaui standar kontribusi Indonesia selama ini. Ia menyebut nilai tersebut setara dengan 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN.
“Rp17 triliun itu 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut juga setara dengan iuran Indonesia selama 50 tahun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta dua kali lipat dari total anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri.
“Rp17 triliun itu dua kali lipat dari seluruh anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri,” kata Dino.
Bahkan, menurutnya, angka tersebut setara dengan pajak yang dibayarkan oleh sekitar dua juta warga kelas menengah bawah. Karena itu, ia mengaku heran minimnya perdebatan mendalam di DPR saat isu ini dibahas.
2. Palestina tidak pernah meminta Rp17 Triliun
Menanggapi anggapan dana tersebut ditujukan untuk mendukung perdamaian Palestina, Dino menegaskan tidak pernah ada permintaan resmi dari pihak Palestina kepada Indonesia.
“Tidak pernah ada satu pun permintaan dari Presiden Otoritas Palestina, dari Hamas, atau dari Dubes Palestina di Indonesia kepada Indonesia untuk membayar Rp17 triliun untuk Palestina,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak Palestina memahami keterbatasan kemampuan Indonesia dan mengetahui bahwa dukungan paling dibutuhkan adalah dukungan moral, politik, dan diplomatik.
“Yang mereka paling butuhkan dari Indonesia adalah dukungan moral, dukungan politik, dan dukungan diplomatik,” kata Dino.
Menurutnya, angka Rp17 triliun justru ditetapkan oleh Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebuah organisasi yang melibatkan Israel dan Indonesia, namun tidak menyertakan perwakilan Palestina.
3. Risiko Board of Peace menabrak kepentingan nasional
Dino juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya belum memungkinkan untuk kontribusi sebesar itu. Ia menyebut Indonesia bukan negara dengan sumber dana berlimpah seperti Amerika Serikat atau negara-negara Teluk.
“Kondisi ekonomi Indonesia masih diwarnai dengan rasa was-was,” ujarnya, seraya menyebut ruang fiskal yang semakin terbatas, pengetatan anggaran, pelemahan rupiah, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Ia menambahkan, kebutuhan mendesak di dalam negeri, termasuk penanganan bencana alam di berbagai daerah, juga memerlukan ketersediaan dana pemerintah.
“Dengan kata lain, uang Rp17 triliun itu masih sangat dibutuhkan oleh rakyat kita sendiri untuk kepentingan dalam negeri,” kata Dino.
Lebih lanjut, Dino mengingatkan agar Indonesia berhati-hati terhadap kemungkinan menjadi anggota permanen Board of Peace. Ia menilai posisi tersebut bukan keharusan, bukan prestasi, dan justru penuh risiko. “Menjadi anggota permanen dari Board of Peace itu bukan keharusan, bukan prestasi, bukan kehormatan, bahkan penuh ranjau dan risiko,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Indonesia cukup menjadi anggota biasa terlebih dahulu dan mencermati arah, akuntabilitas, serta keberpihakan Board of Peace ke depan, khususnya terkait isu Palestina.
