Komisi I DPR Nilai RI Masuk Board of Peace Gaza Bagian Diplomasi Cedas
- Dave sebut langkah Prabowo wujud politik luar negeri bebas aktif. Bergabungnya Indonesia dalam BoP adalah pelaksanaan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia.
- Posisi Indonesia menguat di mata dunia Islam. Kehadiran Indonesia dalam BoP memperkuat posisi diplomasi di mata dunia Islam dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina.
- Indonesia belum bayar iuran keanggotaan. Terdapat dana rekonstruksi Gaza sebesar 1 miliar dolar AS yang belum dibayarkan oleh Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan itu menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang telah lama menjadi prinsip dasar bangsa. Ia menilai, keanggotaan Indonesia yang tidak bersifat permanen sehingga pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya merupakan bagian dari kecerdasan diplomasi Prabowo.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/2/2026).
1. Dave sebut langkah Prabowo wujud politik luar negeri bebas aktif
Dave menilai, bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan langkah konkret yang memiliki dampak strategis.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.
2. Posisi Indonesia menguat di mata dunia Islam
Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam BoP menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata sekaligus proses rekonstruksi Gaza. Ia menekankan bahwa langkah ini turut memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” ujarnya.
3. Indonesia belum bayar iuran keanggotaan
Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan bahwa terdapat dana rekonstruksi Gaza sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang dialokasikan, namun sifatnya tidak wajib. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak hanya memiliki masa keanggotaan tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu.
