Jaksa AS Desak Facebook Ungkap Penyebar Disinformasi Vaksin COVID-19

15 Okt 2021, 18:00 WIB

Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg (Facebook.com/Zuck)

Jakarta, IDN Times - Jaksa agung di 14 negara bagian AS mengirim surat ke CEO Facebook Inc Mark Zuckerberg perihal disinformasi vaksin COVID-19 pada Rabu (14/10/2021) waktu setempat. Mereka mempertanyakan apakah para penyebar disinformasi di Facebook mendapat perlakuan khusus dari platform tersebut.

Surat ini disampaikan setelah Frances Haugen, mantan manajer produk di tim misinformasi sipil Facebook, mengungkap bahwa platform media sosial itu telah membangun sistem yang mengecualikan sejumlah orang penting dari berbagai aturan. Haugen, mengungkap hal tersebut berdasarkan dokumen internal perusahaan, tulis Reuters seperti dilansir kantor berita ANTARA.

1. Para jaksa AS khawatir "Disinformation Dozen" masuk ke daftar orang yang dilindungi Facebook

Ilustrasi bendera Amerika Serikat (www.instagram.com/@erictrump)

Surat tersebut ditandatangani oleh 14 jaksa agung dari negara bagian Connecticut, California, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont dan Virginia.

Dalam surat itu, para jaksa mengatakan mereka "sangat khawatir" dengan sejumlah laporan bahwa Facebook memiliki daftar pengguna yang menerima perlakuan khusus.

Mereka juga ingin mengetahui apakah "Disinformation Dozen" masuk dalam daftar itu. Pusat Penanggulangan Kebencian Digital (CCDH) mendeskripsikan "Disinformation Dozen" sebagai 12 orang penentang vaksin yang bertanggung jawab atas penyebaran dua per tiga konten menyesatkan tentang vaksin COVID-19 di media sosial.

2. Haugen ungkap dokumen rahasia Facebook sebelum mundur

Frances Haugen dan Mark Zuckerberg (Twitter/@nypost)

Haugen telah mundur dari perusahaan bernilai hampir 1 triliun dolar AS (Rp14,1 kuadriliun) itu dengan membawa puluhan ribu dokumen rahasia.

Dia menyerukan transparansi tentang cara Facebook membujuk para pengguna untuk tetap menggulirkan konten agar pengiklan bisa menjangkau mereka.

3. Facebook klaim telah menyusun aturan khusus

Ilustrasi Facebook (unsplash.com/William Iven)

Facebook belum memberikan komentar atas surat tersebut. Perusahaan itu sebelumnya mengatakan telah menyusun aturan untuk mencegah klaim-klaim palsu yang spesifik tentang COVID-19 dan vaksin penyakit itu.

Facebook juga mengatakan, mereka telah memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang topik tersebut kepada masyarakat.

4. Disinformasi tentang vaksin COVID-19 tersebar masif di media sosial

Ilustrasi Media Sosial. (IDN Times/Aditya Pratama)

Disinformasi tentang COVID-19 telah tersebar secara masif selama pandemik di media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube. Peneliti dan anggota parlemen telah lama menuduh Facebook gagal mengawasi konten yang membahayakan di platformnya.

Pada Juli, Presiden AS Joe Biden mengatakan platform media sosial seperti Facebook "membunuh manusia" karena membiarkan misinformasi tentang vaksin COVID-19 diunggah di platformnya.