Jaminan Keamanan Kurang, MSF Batal Serahkan Data Staf kepada Israel

01 Feb 2026, 23:42 WIB

Logo Dokter Lintas Batas/Médecins Sans Frontières (Moiiinkhan, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Israel menuntut organisasi bantuan internasional untuk menyerahkan informasi rinci mengenai staf, pendanaan, dan operasi mereka sebagai bagian dari standar baru keamanan dan transparansi.
MSF akan terus berdialog dengan pihak berwenang Israel untuk mempertahankan operasi medis penting di Gaza dan Tepi Barat, serta memastikan bahwa MSF dapat terus memberikan perawatan medis yang penting.
Puluhan LSM mendesak Israel untuk mencabut peraturan pendaftaran tersebut, yang dianggap akan menghentikan operasi kemanusiaan di Palestina yang diduduki.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dokter Lintas Batas (MSF) telah membatalkan keputusannya untuk memberikan data pribadi stafnya yang bekerja di Gaza dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki kepada Israel. Organisasi bantuan medis ini mengaku tidak memperoleh jaminan konkret yang dimintanya, termasuk jaminan bahwa informasi tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan administratif dan tidak akan membahayakan keselamatan para stafnya.

“Sebagai akibatnya, dan karena tidak adanya jaminan-jaminan yang jelas tersebut, kami menyimpulkan bahwa kami tidak akan membagikan informasi staf dalam situasi saat ini. Tidak ada informasi staf yang telah dibagikan kepada otoritas Israel dalam proses ini," kata MSF dalam pengumumannya pada Jumat (30/1/2026), dikutip dari Al Jazeera.

Organisasi itu sebelumnya menuai kritik setelah mengumumkan akan menyerahkan data pribadi stafnya pekan lalu demi mencegah Israel menghentikan operasi kemanusiaannya di wilayah Palestina. Banyak pihak khawatir bahwa data tersebut akan digunakan Israel untuk menargetkan pekerja bantuan di Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat yang diduduki.

1. Lebih dari 1.700 tenaga kesehatan, termasuk 15 staf MSF, dibunuh militer Israel sejak Oktober 2023

serangan Israel di Jalur Gaza (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Tahun lalu, Israel menuntut sejumlah organisasi bantuan internasional untuk menyerahkan informasi rinci mengenai staf, pendanaan, dan operasi mereka sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai standar baru keamanan dan transparansi. Pada 1 Januari, Israel mencabut izin operasional 37 organisasi bantuan, termasuk MSF, Oxfam, Dewan Pengungsi Norwegia, Komite Penyelamatan internasional (IRC), karena dinilai gagal gagal memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Diaspora Israel, organisasi bantuan diwajibkan menyerahkan informasi sensitif, termasuk salinan paspor, daftar riwayat hidup, dan nama anggota keluarga para staf, termasuk anak-anak. Aturan tersebut juga memungkinkan Israel untuk melarang organisasi yang dituduh menghasut rasisme, menyangkal keberadaan Israel atau Holocaust, atau mendukung apa yang disebutnya perjuangan bersenjata oleh negara musuh atau organisasi teroris.

Israel kerap menuduh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi kemanusiaan lainnya, termasuk MSF, memiliki kaitan dengan Hamas. Kelompok bantuan mengatakan tuduhan-tuduhan itu sengaja dilontarkan untuk menjustifikasi serangan terhadap pekerja kemanusiaan dan merongrong operasi penyelamatan nyawa.

Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, lebih dari 1.700 tenaga kesehatan, termasuk 15 staf MSF, tewas akibat serangan Israel. Dalam konflik tersebut, lebih dari 71 ribu warga Palestina juga dilaporkan tewas, angka yang baru-baru ini diakui keakuratannya oleh militer Israel.

2. MSF akan terus berdialog dengan pihak berwenang Israel

kondisi pengungsian di Gaza saat hujan turun (Ashraf Amra, CC BY-SA 3.0 IGO <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/deed.en>, via Wikimedia Commons)

MSF mengoperasikan layanan medis di seluruh Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dengan menyediakan perawatan darurat dan kritis. Pada 2025, organisasi itu menyatakan telah memberikan 800 ribu layanan konsultasi medis, membantu satu dari setiap tiga persalinan, dan mendukung satu dari lima tempat tidur rumah sakit.

MSF memperingatkan bahwa pengusiran organisasi tersebut dari Gaza dan Tepi Barat akan memiliki dampak yang menghancurkan, terutama karena warga Palestina saat ini menghadapi kondisi musim dingin di tengah kehancuran yang meluas dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Pihaknya menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat memprihatinkan. Hampir 500 orang tewas sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025, sementara sebagian besar layanan dasar hancur dan sistem kesehatan berada dalam kondisi hampir tidak berfungsi.

“MSF tetap terbuka untuk melakukan dialog berkelanjutan dengan pihak berwenang Israel untuk mempertahankan operasi medis penting kami di Gaza dan Tepi Barat, dan untuk memastikan bahwa MSF dapat terus memberikan perawatan medis yang penting dan menyelamatkan nyawa bagi mereka yang sangat membutuhkan," kata organisasi tersebut.

3. LSM dan komunitas internasional desak Israel untuk cabut kebijakannya

ilustrasi anak-anak di gaza (pixabay.com/hosnysalah)

Dilansir dari MEE, puluhan LSM sebelumnya telah mendesak Israel untuk mencabut peraturan pendaftaran tersebut, yang menurut mereka akan menghentikan operasi kemanusiaan di saat yang paling genting.

Mereka menilai kebijakan itu akan menciptakan preseden berbahaya dengan memperluas kewenangan Israel atas operasi kemanusiaan di Palestina yang diduduki, bertentangan dengan kerangka hukum internasional yang diakui secara luas.

Delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Indonesia, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, juga mendesak Israel untuk memastikan PBB dan LSM dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan dan tanpa pembatasan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.