MSF: Distribusi Bantuan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza Harus Disetop
Jakarta, IDN Times - Badan amal medis Dokter Lintas Batas (MSF) mengecam skema distribusi bantuan yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel, dengan menyebutnya sebagai pembantaian yang menyamar sebagai bantuan kemanusiaan. MSF mendesak agar operasi tersebut segera dihentikan.
"Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang mulai beroperasi bulan lalu, dirancang untuk merendahkan warga Palestina, memaksa mereka untuk memilih antara kelaparan atau mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan pasokan yang terbatas," kata MSF dalam sebuah pernyataan pada Jumat (27/6/2025), dilansir dari France24.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak akhir Mei, hampir 550 orang telah terbunuh di dekat pusat-pusat bantuan saat berusaha mendapatkan bahan makanan.
“Dengan lebih dari 500 orang tewas dan hampir 4 ribu orang terluka saat mencari makanan, skema ini adalah pembantaian yang menyamar sebagai bantuan kemanusiaan dan harus segera dihentikan,” kata MSF.
1. Lokasi distribusi bantuan berada di bawah kendali tentara Israel
Sejak Maret, Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza, menyebabkan seluruh penduduk di wilayah Palestina tersebut terancam mengalami kelaparan parah. Gaza sendiri telah menghadapi blokade dan pengeboman sejak Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan pasokan makanan masuk dalam jumlah terbatas. Bantuan tersebut disalurkan melalui GHF, yang didukung oleh kontraktor bersenjata AS dan berada di bawah pengamanan pasukan Israel di sekitar lokasi.
MSF mengatakan bahwa cara GHF mendistribusikan bantuan makanan memaksa ribuan warga Palestina berjalan jauh untuk mencapai empat titik distribusi dan berebut sisa-sisa pasokan yang tersedia
“Lokasi-lokasi ini menyulitkan perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas untuk mengakses bantuan, dan orang-orang tewas serta terluka dalam proses yang kacau tersebut,” tambahnya.
Aitor Zabalgogeazkoa, koordinator darurat MSF di Gaza, mengatakan bahwa keempat lokasi distribusi bantuan sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Israel, serta dikelilingi oleh pos pengawas dan kawat berduri
“Jika orang-orang datang terlalu pagi dan mendekati pos pemeriksaan, mereka ditembak. Jika mereka datang tepat waktu tetapi terjadi penumpukan dan mereka melompati gundukan tanah atau kawat, mereka juga ditembak. Jika mereka datang terlambat, mereka dianggap berada di ‘zona evakuasi’ — dan mereka pun ditembak," ungkapnya.
2. Tentara Israel mengaku diperintahkan untuk menembaki para pencari bantuan
Menurut laporan Haaretz, sejumlah tentara Israel mengaku diperintahkan oleh komandan mereka untuk menembaki warga Palestina tak bersenjata yang mencari bantuan.
"Kami menembakkan senapan mesin dari dalam tank dan melemparkan granat. Ada satu insiden di mana sekelompok warga sipil tertembak saat mereka bergerak maju dalam kondisi berkabut," kata seorang tentara.
Dalam pengakuan lainnya, seorang tentara mengungkapkan bahwa terdapat satu hingga lima orang yang tewas setiap hari di lokasi penempatannya di Gaza.
“Ini adalah ladang pembantaian,” ujarnya.
Namun, laporan ini dibantah oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga mengecam laporan itu, menyebutnya sebagai upaya pencemaran nama baik terhadap IDF.
“Mereka (IDF) beroperasi dalam kondisi sulit melawan musuh teroris yang bersembunyi di tengah populasi sipil. Prajurit IDF menerima instruksi yang jelas untuk menghindari melukai warga sipil yang tidak bersalah, dan mereka bertindak sesuai dengan itu," kata mereka, dikutip dari Al Jazeera.
3. PBB kecam pembunuhan warga Gaza yang sedang mencari bantuan
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa warga Gaza yang kelaparan dan mencari makanan tidak boleh menghadapi pembunuhan.
“Orang-orang dibunuh hanya karena berusaha memberi makan diri mereka dan keluarga mereka. Mencari makanan tidak boleh menjadi vonis mati,” kata Guterres, tanpa secara eksplisit menyebut GHF.
Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai netralitas GHF, yang secara resmi merupakan lembaga swasta dengan sumber pendanaan yang tidak transparan. PBB dan sejumlah organisasi bantuan sebelumnya telah menolak bekerja sama dengan GHF karena khawatir lembaga tersebut melayani kepentingan militer Israel dan melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.
